• Berita
  • Arsip Berita
  • Simaster
  • Webmail
  • Direktori
  • Guyub
  • Kabar UGM
  •  Indonesia
    • English
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada
  • Pendidikan
    • Promosi Doktor
    • Pengukuhan Guru Besar
    • Wisuda
  • Prestasi
  • Penelitian dan Inovasi
    • Penelitian
    • PKM
    • Inovasi Teknologi
  • Seputar Kampus
    • Dies Natalis
    • Kerjasama
    • Kegiatan
    • Pengabdian
    • Kabar Fakultas
    • Kuliah Kerja Nyata
  • Liputan
  • Cek Fakta
  • Beranda
  • Liputan/Berita
  • Kartu Prakerja Belum Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Kartu Prakerja Belum Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

  • 24 April 2020, 14:31 WIB
  • Oleh: Agung
  • 2409
  • PDF Version
Kartu Prakerja Belum Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Merebaknya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan sebanyak lebih dari 200.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja. Selain itu, ada sekitar 37.000 UMKM mengaku terdampak usahanya secara negatif.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja, sebagai salah satu bagian dari kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebagai bentuk respons terhadap dikeluarkannya program Kartu Prakerja ini, Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan program Kartu Prakerja dengan mempertimbangkan lanskap digital di Indonesia.

Riset CfDS kali ini dilakukan 8 peneliti, yaitu Treviliana Eka Putri, Paska Darmawan, Anisa Pratita Kirana Mantovani, Anaq Duanaiko, Janitra Haryanto, Iradat Wirid, Raka Wicaksana dan Riawan Hanif Alifadecya. Sementara untuk hasilnya disampaikan dua peneliti, yaitu Treviliana Eka Putri, M.Int.Sec. dan Paska Darmawan, M.S melalui konferensi pers daring pada Kamis (23/4).

Treviliana menjelaskan program Kartu Prakerja adalah sebuah program peningkatan keterampilan melalui kelas-kelas dengan penerapan berbasis digital. Dengan anggaran total sebesar 20 triliun rupiah, program Kartu Prakerja menyasar 5,6 juta orang penduduk Indonesia yang nantinya berhak mendapatkan insentif finansial dengan total besaran 3.550.000 rupiah apabila telah menyelesaikan kelas-kelas pelatihan yang telah disediakan dalam mekanisme Kartu Prakerja.

“Memang Kartu Prakerja belum lama berjalan, tapi jika melihat dari mekanisme dan siapa yang bisa mendapat, masyarakat menilai program ini kurang efektif untuk diaplikasikan karena hanya terbatas pada orang-orang tertentu," ujarnya.

Belum lagi soal kelas-kelas yang ditawarkan, menurut Treviliana, pemerintah perlu lebih mengkurasi lagi dari program-program yang ditawarkan. Sebab, jika Kartu Prakerja sebagai Jaring Pengaman Sosial, kartu tersebut dinilai tidak inklusif bagi banyak orang, ia hanya menyasar secara terbatas untuk orang-orang yang bisa mengakses.

Jika memang sebagai Jaring Pengaman Sosial, Kartu Prakerja idealnya menjadi sebuah program yang bisa diakses banyak orang. Jika ini sebagai program upskliling atau menambah keterampilan, dinilainya program Kartu Prakerja muatannya kurang mendalam.  

“Kalau memang serius untuk menambah keterampilan mestinya fokus materi yang pas dengan harga yang tidak mahal. Terlebih di masa sulit akibat PHK karena pandemi Covid-19, tentu masyarakat akan lebih tertarik menerima bantuan tunai," katanya.

Kartu Prakerja diperuntukan 1 dari 5 penduduk Indonesia usia 15-24 tahun yang tidak sedang bekerja, sekolah atau dalam masa pelatihan. Total bantuan yang diberikan 3.550.000 rupiah dengan rincian biaya bantuan pelatihan sebesar 1 juta rupiah, insentif penuntasan 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan dan insentif survei kebekerjaan 150 ribu rupiah.

Bagi Treviliana, peluncuran Kartu Prakerja sebagai Jaring Pengaman sosial selama masa pendemi Covid-19 dinilai sebagai program paling berbeda dibandingkan dengan program JPS negara-negara lain. Sebab, di banyak negara lain di saat pandemi Covid-19 lebih memilih memberikan bantuan yang bersifat langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Meskipun kondisi negara berbeda-beda dan kita sudah mengeluarkan keringananan pembayaran listrik dan lain-lain, tapi meluncurkan program upsklilling di Kartu Prakerja di era Covid-19 sebagai Jaring Pengaman Sosial, saya nilai kurang tepat," ucapnya.

Paska Darmawan, M.S menambahkan dari riset CfDS terhadap Kartu Prakerja ditemukan beberapa kelas menaruh tarif cukup mahal, meskipun muatan kelas tersebut sama dengan kelas-kelas lain tetapi bisa dengan biaya murah. Misalnya, ada kelas digital marketing melalui webinar mematok harga 3,5 juta rupiah, sementara ada kelas lain yang muatannya hampir sama dengan biaya yang jauh lebih murah.

Paska menilai mayoritas kelas yang ditawarkan lebih pada pengembangan kapasitas digital dari individu yang mengikuti program ini. Menurutnya, program seperti ini bisa mendapat  apresiasi untuk beberapa tahun kedepan, tapi untuk saat ini perlu mempertimbangkan ada kesejangan digital pada masyarakat Indonesia.

“Beberapa wilayah di Indonesia tidak memiliki sinyal kuat untuk mengakses internet, sementara sebagaian besar masyarakat memakai internet dengan kuota data sehingga ketika mereka harus dituntut mengakses konten dari kelas, dan hampir semua berbasis video tentu ini akan menyulitkan mereka dalam mengakses konten tersebut," terangnya.

Belum lagi soal infrastruktur, masih banyak masyarakat mengakses internet menggunakan smartphone, sementara beberapa kelas dalam Kartu Prakerja untuk menampilkan lebih baik misalnya menuntut penggunaan laptop.

“Sehingga kesenjangan semacam ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengimplementasikan Kartu Prakerja ini," katanya.

Hal lain, pemerintah perlu mempertimbangkan aksesibilitas dan kapasitas pemegang Kartu Prakerja dalam mengikuti kelas-kelas ini. Pemerintah perlu menjamin keamanan dan privasi data dari peserta Kartu Prakerja terutama terkait data sharing dari pemerintah, platform maupun pihak ketiga lainnya.

Paska mengakui kesejangan digital memberikan dampak yang signifikan terhadap siapa saja yang berkeinginan mendaftar Kartu Prakerja, sebab untuk mendaftar saja diperlukan kuota internet cukup besar. Belum lagi persoalan sinyal internet yang menuntut cukup kuat karena untuk mengunggah foto dan lain-lain.

“Jadi, di awal saja sudah ada kesenjangan digital sehingga bisa disimpulkan Kartu Prakerja sebagai Jaring Pengaman Sosial ini belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilikirkan agar ini bisa terjangkau oleh semua, untuk merangkul lapisan masyarkat yang tidak memiliki akses internet yang cukup memadai,"harapnya.

Penulis : Agung Nugroho
Foto: Detik Finance

Berita Terkait

  • Presiden Joko Widodo Terima Kartu KAGAMA

    Wednesday,13 September 2017 - 15:13
  • FK UGM Luncurkan ‘Kagama Card’ untuk 17 Ribu Alumni

    Tuesday,21 December 2010 - 7:57
  • UGM, KAGAMA dan Bank BUMN Terbitkan Kartu GAMA Co-Brand

    Monday,14 August 2017 - 9:16
  • KTM UGM untuk Tiket Trans Jogja

    Tuesday,06 September 2011 - 11:19
  • Pengamat UGM: Data Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperbarui

    Friday,15 May 2020 - 14:19

Rilis Berita

  • Menteri PPPA Apresiasi Upaya UGM Tangani Kekerasan Seksual 17 May 2022
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si, m
    Gloria
  • UTBK di UGM Diikuti 12.232 Peserta 17 May 2022
    Sebanyak 12.232 peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Gadjah Mada
    Ika
  • Pengamat UGM Bicara Soal Penyesuaian Tarif Listrik Progresif 17 May 2022
    Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bins
    Agung
  • Haedar Nashir Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan 16 May 2022
    Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, mengingatkan agar seluruh komponen anak bang
    Gusti
  • Epidemiolog: Tidak Ada Hubungan Hepatitis Akut dengan Vaksin Covid-19 16 May 2022
    Baru-baru ini masyarakat dunia digemparkan dengan kemunculan hepatitis varian baru. Hepatitis ata
    Satria

Info

  • Streaming Studium Generale MKWU Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
    05 November 2019
  • Streaming Wisuda Diploma dan Sarjana UGM Periode Agustus 2019
    21 August 2019
  • Video Streaming Penutupan PPSMB 2019 Universitas Gadjah Mada
    09 August 2019
  • Streaming Sosialisasi Penelitian Desentralisasi, Kompetitif Nasional, dan Penugasan Tahun 2020
    01 August 2019
  • Streaming wisuda Pascasarjana UGM Periode Juli 2019
    24 July 2019

Agenda

  • 30May International Academic Conference on Tourism (INTACT) 2022 ...
  • 21Jul The International Conference on Sustainable Environment, Agriculture, and Tourism (ICOSEAT)...
  • 07Sep The 8th International Conference on Science and Technology (ICST 2022)...
Universitas Gadjah Mada
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur Yogyakarta 55281
   info@ugm.ac.id
   +62 (274) 6492599
   +62 (274) 565223
   +62 811 2869 988

Kerja Sama

  • Kerja Sama Dalam Negeri
  • Alumni
  • Urusan Internasional

TENTANG UGM

  • Sambutan Rektor
  • Sejarah
  • Visi dan Misi
  • Pimpinan Universitas
  • Manajemen

MENGUNJUNGI UGM

  • Peta Kampus
  • Agenda

PENDAFTARAN

  • Sarjana
  • Pascasarjana
  • Diploma
  • Profesi
  • Internasional

© 2022 Universitas Gadjah Mada

Aturan PenggunaanKontakPanduan Identitas Visual