Kebijakan pemisahan aspek legal, fiskal dan fisik dalam pengelolaan informasi pertanahan berpengaruh pada penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) pertanahan yang ada pada Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang mendukung fungsi Sistem Administrasi Pertanahan (SAP). Perbedaan ini membawa konsekuensi bervariasinya proses pengadaan DG/IG pada lingkup tiga aspek SAP tersebut.
“Akibatnya, akan ditemukan banyak ragam jenis IG pada SIP diberbagai fungsi SAP,” kata Diyono pada ujian terbuka program doktor program pascasarjana Fakultas Teknik UGM, Kamis (30/7).
Dalam disertasinya berjudul “Model Asesmen Interoperabilitas Data Geospasial Dalam Pengembangan Infrastruktur Informasi Pertanahan di Indonesia”, Diyono menjelaskan bahwa keberagaman IG mencakup penggunaan format, skala, sistem referensi koordinat, pendefinisian objek dan struktur dalam membangun IG. Kondisi ini menjadikan IG di salah satu fungsi SAP tidak dapat secara langsung digunakan pada fungsi SAP yang lain.
“Belum lagi masih adanya tumpang tindih pengadaan IG untuk objek yang sama oleh institusi yang berbeda, sehingga penggunaan IG menjadi tidak optimal,” urai dosen Teknik Geodesi UGM ini.
Adanya Infrastruktur Informasi Pertanahan (IIP) diharapkan dapat membuat IG pertanahan yang ada di berbagai SIP pada fungsi SAP yang berbeda dapat diakses dan dibagi-kaia, sehingga terciptanya efisiensi dalam pengadaannya, tidak terjadi duplikasi dan penggunaannya menjadi optimal. Oleh sebab itu IG pertanahan yang dikelola dalam SIP harus memiliki interoperabilitas terhadap penggunaan pada berbagai fungsi SAP yang ada.
“Penelitian ini bertujuan membuat model asesmen interoperabilitas DG/IG untuk menilai kesesuaian data berdasarkan sintak dan strukturnya,” kata Diyono.
Menurut Diyono hasil penelitian yang dilakukannya menghasilkan model asesmen interoperabilitas IG berbasis elemen metadata dalam rangka pengembangan IIP di Indonesia dengan studi kasus pengembangan IIP di Kabupaten Sleman. Untuk mengembangkan IIP di Indonesia perlu disediakan IG Dasar (IGD) skala besar dan IG Tematik Utama (IGTU) pertanahan sebagai rujukan dalam menyelenggarakan SAP.
Berdasarkan informasi dari elemen metadata telah berhasil diwujudkan model asesmen interoperabilitas IG dan purwarupa perangkat asesmen interoperabilitas IG. Model dan purwarupa tersebut dibangun dengan tujuan untuk membangun pengguna IG melakukan asesmen keselarasan sintak dan struktur IG agar dapat dibuat selaras dan interoperable.
“Model dan perangkat asesmen interoperabilitas IG dapat diimplementasikan dalam mengembangkan IIP. Berdasarkan hasil asesmen interoperabilitas tiga IG di daerah kajian perlu diselaraskan dan strukturnya,” pungkas Diyono. (Humas UGM/Satria)