YOGYAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam upaya pengentasan daerah rawan pangan, resolusi konflik, dan pembangunan daerah perbatasan dalam bentuk pendampingan pengambilan kebijakan. Hal itu ditegaskan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dr. Suprayoga Hadi M.Sc., usai Penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan fasilitasi program pengembangan daerah tertentu dengan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Dr. Paripurna M.Hum, LL.M., di ruang Dewan Guru Besar UGM, Jumat (31/7).
Suprayoga mengatakan Kementerian desa akan melibatkan beberapa ahli bidang pertanian, peternakan, geografi, dan Pusat Studi Kawasan Pedesaan dari Universitas Gadjah Mada dalam membantu perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Para ahli tersebut nantinya akan diminta masukan di setiap kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Desa. “UGM berkontribusi membantu kami selaku birokrat dengan pendekatan teknokratik dalam konteks kebijakan,” kata Suprayoga.
Masukan dari para ahli UGM ini menurutnya bisa membantu memcahkan berbagai persoalan di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah rawan pangan. Dia menyebutkan masukan terkait ancaman kekeringan yang akan melanda wilayah Indonesia menjadi prioritas. “Sehubungan adanya ancaman kekeringan, kita berharap dari pusat studi pedesaan, pertanian, dan peternakan bisa melakukan respon cepat karena beberapa pemerintah daerah sudah meminta,” katanya.
Tidak hanya itu, imbuhnya, penanganan resolusi konflik seperti yang terjadi di Papua, pihaknya akan meminta masukan dari ahli UGM untuk ditindaklanjuti segera. “Untuk wilayah perbatasan, pengalaman dari kegiatan KKN UGM di perbatasan sangat potensial sebagai masukan karena itu adalah testimoni di lapangan,” ungkapnya.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada Dr. Paripurna M.Hum, LL.M., menuturkan UGM memang memiliki banyak ahli di bidangnya. Namun kerja sama dengan kementerian desa saat ini, pihak UGM akan memberikan masukan sehubungan dalam bidang ilmu sosial humaniora. “Saya kira ini inovasi sosial humaniora berupa konsep yang dihilirkan ke pemerintah yang keluarannya berupa kebijakan,” katanya
Paripurna menambhajan masukan dari pakar bidang ilmu sosial humaniora UGM bisa memberikan prioritas yang terpenting apa saja yang segera ditangani sehingga hasilnya bisa diraskan dampaknya bagi masyrakat langsung, “Apa yang dihasilkan berdampak pada masyrakat kecil, terpinggirkan, yang menjadi perhatian dari pemerintah sekarang ini,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)