Kelestarian lingkungan alam turut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Bagi warga di Desa Tumbak Rungan, Palangka Raya, secara budaya dan politik Danau Takapan memiliki posisi penting bagi masyarakat Dayak, dan mereka telah sejak lama memperoleh penghidupan sebagai nelayan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki. Namun, sejak tahun 1980, kualitas lingkungan di Danau ini mengalami penurunan, dan hal ini berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar.
“Masyarakat menjadi sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena jumlah hasil tangkapan ikan menurun drastis. Jika dahulu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan potensi ekonomi danau, maka sejak beberapa waktu yang lalu, hal itu sudah tidak dapat ditemui lagi,” ujar Walikota Palangka Raya, M. Riban Satia saat mengikuti ujian terbuka program doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
Puluhan tahun yang lalu, Danau Takapan merupakan bentangan alam dengan kualitas lingkungan yang sangat baik. Wilayah ini memiliki prasyarat ideal bagi berbagai jenis ikan tawar untuk berkembang biak, sehingga ikan tangkapan dapat mencapai bobot hingga 8kg/ekor dengan harga jual mencapai Rp 50.000/kg. Namun, kini kualitas lingkungan di danau ini mengalami penurunan, dengan air danau yang berubah menjadi keruh, tercemar, dan sedikit mengandung nutrisi, sehingga jenis dan berat ikan pun menyusut. Menurut Riban kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat berkaitan erat dengan kualitas kelembagaan pengelolaan Danau Takapan.
Sebagai suatu Common Pool Resources (CPR) atau sumber daya alam milik bersama, menurutnya, kualitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh Danau Takapan merupakan hal yang penting. Sebelum tahun 1980, kelembagaan pengelolaan Danau Takapan sangat ideal, sehingga lingkungan di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik. Sementara itu, setelah tahun 1980, kualitas kelembagaan relatif buruk, sehingga pada akhirnya kualitas lingkungan danau pun mengalami degradasi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya dapat membuat alternatif kebijakan yang bermuara pada pembangunan destinasi wisata di wilayah Danau Takapan berbasis keunggulan ekologi dan kearifan lokal. “Pemerintah dapat memberikan insentif pemeliharaan lingkungan di wilayah Danau Takapan, serta memberi kemudahan dan pembebasan pajak berjangka untuk investasi yang sesuai dengan rencana besar pemanfaatan wilayah Danau Takapan, restocking bibit ikan, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekologi, serta pembentukan forum SKPD,” ujarnya. (Humas UGM/Gloria)