Era globalisasi dan percepatan arus pertukaran informasi, komunikasi, dan teknologi membawa Indonesia menghadapi fase baru dan masyarakatnya tengah menuju ke dalam sebuah periode masyarakat digital. Melihat fenomena ini, pemerintah sebagai stake holder terkait tentu harus merubah pola interaksinya terhadap masyarakat luas, tidak hanya dari segi komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga dalam memenuhi akses pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, dan efisien. Hal ini direspons oleh Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Microsoft Indonesia dengan menginisiasi Pilot Project Pelatihan Kota Pintar di 10 Kota Indonesia.
“Kemendagri sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk pengembangan Smart City, dan program pelatihan ini bisa menjadi landasan penting dalam peningkatan kapasitas pemerintah secara umum di Indonesia,” ungkap Ir. Gunawan, M.Sc, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah, saat membuka Pelatihan Kota Pintar, Selasa (11/10) di Kantor Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Pelatihan Kota Pintar oleh CfDS akan dilakukan pada 3 bulan ke depan, dari bulan Oktober – Desember, di 7 Kotamadya dan 3 Kabupaten yang dipilih berdasarkan pemetaan masalah dan potensi daerah. Kota dan kabupaten tersebut yaitu Semarang, Serang, Tangerang, Depok, Bekasi, Sidoarjo, Yogyakarta, Sleman, Kudus, dan Surakarta.
Kota-kota yang mendapat pelatihan oleh CfDS ini akan dibekali dengan wawasan yang komprehensif mengenai konsep Kota Pintar serta pengenalan umum tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan Kota Pintar. Training selama dua hari di masing-masing kota ini juga diisi dengan sesi sharing dalam Forum Group Discussion, serta penyusunan dan presentasi problem statements dan strategic planning yang bisa diterapkan di setiap kota. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan pelatihan ini akan berakhir pada sesuatu yang aplikatif dan bermanfaat bagi setiap kota, dan pemahaman tentang Smart City serta e-government dapat diperoleh secara menyeluruh pada setiap perangkat daerah, yaitu seluruh pejabat pemerintah setingkat eselon.
Komitmen UGM dalam membangun Smart City ini ditunjukkan dengan keterlibatan para dosen, profesor, dan para ahli di bidangnya yang dihadirkan sebagai trainer dan fasilitator dalam Pelatihan Kota Pintar ini. Kementerian Dalam Negeri dan Microsofr Indonesia pun turut berkontribusi secara substansial dengan turut mengirimkan perwakilan-perwakilannya sebagai pembicara dan trainers.
Kerja sama ini menunjukan adanya sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam mendukung program besar pemerintah terkait dengan Smart City di Indonesia, dengan Pilot Project Pelatihan Kota Pintar ini sebagai awal dari komitmen jangka panjang di bidang Smart City. Diharapkan peluncuran pilot project ini akan menjadi pemantik bagi kota-kota sekunder lainnya untuk dapat mulai memajukan daerahnya melalui suatu platform digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi. (Humas UGM/Gloria)