Perubahan dalam birokrasi pemerintah merupakan sebuah tantangan untuk keluar dari zona nyaman. Dalam iklim politik demokrasi di era reformasi, pengelolaan pemerintahan dituntut untuk bertransformasi dengan melakukan inovasi pelayanan publik. Agus Dwiyanto, pengamat birokrasi pemerintahan dari UGM, mengatakan bahwa perubahan tersebut adalah soal momentum.
“Bagaimana agen perubahan mencari momentum,” ujarnya dalam launching dan bedah buku terbitan UGM Press Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintahan: Catatan Kritis Seorang Akademisi, di ruang seminar MAP UGM, belum lama ini.
Upaya merekonstruksi kekuasaan ada dua cara. Pertama, melakukan perubahan adalah soal momentum. Kedua, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai bawahan untuk kepentingan organisasi. Agus Dwiyanto menegaskan bahwa buku Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintahan: Catatan Kritis Seorang Akademisi terbitan UGM Press merupakan pertanggung jawaban beliau setelah dibebas tugaskan dari birokrasi.
“Upaya itu harus dicari agar dapat dilakukan sebuah perubahan,” ujar Agus Dwiyanto.
Acara launching dan bedah buku tersebut juga dihadiri pembicara lain, yaitu Pratikno, Menteri Sekretaris Negara; Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo; dan Tavip Agus Rayanto, Kepala Bappeda DIY. Dalam sambutannya Tavip menjelaskan bahwa apa yang dijelaskan dalam buku tersebut sama dengan yang ia temui selama bekerja di birokrasi pemerintahan.
“Struktur birokrasi yang panjang menjadi kendala untuk menciptakan inovasi,” ujar Tavip.
Sementara itu, Pratikno dalam sambutannya menjelaskan birokrasi yang ada di pusat pemerintahan. Mantan Rektor UGM tersebut mengatakan bahwa pelayanan publik harus diutamakan dalam birokrasi. Pratikno juga menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pelayanan publik harus dioptimalkan karena Indonesia adalah negara hukum.
Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, selaku pembicara terakhir dalam acara tersebut juga menjelaskan bagaimana birokrasi selama masa pemerintahannya di Kulon Progo. Dengan cara menumbuhkan rasa cinta masyarakatnya terhadap produk-produk lokal, Hasto ingin memperkuat pelayanan publik menjadi lebih optimal dalam birokrasi pemerintahan. (Humas UGM/Satria)