Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jendral Pol. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., menyambangi UGM di tengah kunjungannya ke Yogyakarta. Dalam acara ramah tamah Kapolri dan Sivitas Akademika UGM yang berlangsung Rabu (26/4) di Grha Sabha Pramana UGM, ia menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan dosen dan mahasiswa UGM terkait berbagai isu yang berkembang di tanah air, khususnya terkait pelaksanaan nilai demokrasi dan kebinekaan di tengah konteks bangsa saat ini.
“UGM bukan hanya tempat kegiatan belajar mengajar, tapi adalah center of excellence, think tank bagi bangsa Indonesia. Peran UGM dalam pembangunan bangsa dengan korps alumni yang ada di mana-mana sangatlah besar. Karena itu, saya merasa perlu mengunjungi UGM untuk menerima masukan dari para guru-guru besar yang ada di sini,” ujar Tito mengawali diskusi.
Dalam pertemuan ini, ia menyebutkan beberapa peristiwa yang memunculkan potensi ancaman terhadap kebinekaan, misalnya terkait situasi politik yang sempat memanas menjelang Pilkada DKI beberapa waktu silam. Terkait persoalan ini, ia mengajak masyarakat untuk kembali kepada nilai demokrasi yang didasarkan pada Pancasila, sesuai dengan nilai persatuan yang dijunjung oleh para pendiri negara.
“Beberapa waktu belakangan primordialisme terlihat semakin menguat dengan mengerasnya masalah-masalah kesukuan, etnisitas, dan agama. Kita perlu memikirkan apakah ini akan mengancam kebinekaan dan konsep NKRI kita atau hanya sebagai riak-riak yang tidak perlu dikhawatirkan,” kata Tito.
Selain itu, ia juga mengangkat isu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini tengah berada dalam posisi yang baik. Ia menyebutkan prediksi yang menyatakan bahwa jika pertumbuhan Indonesia tetap stabil atau meningkat maka dalam beberapa tahun mendatang Indonesia dapat mencuat menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Meski demikian, menurutnya, upaya untuk mencapai posisi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.
“Tahun 2035 Indonesia bisa jadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia, bahkan tahun 2045 Indonesia menjadi nomor 4 mengalahkan India. Tapi, syaratnya untuk mencapai itu harus bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan ada stabilitas politik ekonomi, dan keamanan,” jelasnya.
Untuk itu, dalam kunjungannya ke UGM, ia berdiskusi dengan mahasiswa dan dosen-dosen UGM untuk menerima masukan serta pandangan terhadap persoalan yang dihadapi saat ini. Tanggapan diantaranya datang dari Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Prof.Dr.dr. Sutaryo, Sp.AK., serta Prof. Dr. dr. Hardyanto Soebono, Sp.KK(K). Menanggapi isu yang dilontarkan oleh Kapolri, keduanya menekankan pentingnya menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila yang tidak boleh hilang di tengah arus perubahan zaman. Untuk menjaga semangat ini, diperlukan perhatian dan peran serta dari segenap masyarakat serta aparat pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. Ir. Putu Sudira M Sc., menyatakan komitmen UGM untuk turut melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini, menurutnya, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya UGM dan tercermin dalam statuta UGM.
“UGM sejak pertama kali dibuat statuta tahun 1950 selalu dimasukkan aspek Pancasila di dalamnya. Dalam statuta yang baru setelah UGM berubah menjadi PTNBH pun disebutkan bahwa fungsi UGM adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” jelasnya.
Dalam konteks saat ini, semangat menjunjung tinggi Pancasila diantaranya diwujudkan dengan pendirian Pokja Pancasila serta pelaksanaan kongres Pancasila pada bulan Juli mendatang. Upaya ini diharapkan dapat menjadi inisiatif untuk kembali menyebarluaskan pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai nilai pemersatu bangsa, dimulai dari tingkat universitas hingga menyebar ke seluruh Indonesia. (Humas UGM/Gloria: Foto: Firsto)