Mantan Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, mengatakan negara harus melakukan intervensi terhadap pasar agar ekonomi tidak berisiko stagnan dan pemerataan ekonomi bisa tercapai. “Intervensi yang efektif dan selektif harus dilakukan agar bisa mencapai kenaikan penerimaan negara dan kesejahteraan meningkat,” kata Boediono dalam Diskusi Mubyarto Policy Forum yang dilaksanakan di Ruang Kertanegara Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rabu (10/5).
Menurut Boediono, model pembangunan ekonomi yang baik perencanaannya harus bersifat jangka panjang dan tidak berganti kebijakan setiap lima tahun sekali. Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berpatokan pada tingkat pertumbuhan, namun juga harus diikuti peningkatan kualitas SDM, “Paket kebijakan ekonomi harus bersifat jangka panjang dan saling berkelanjutan,” kata Guru Besar FEB UGM ini.
Kondisi stabilitas politik, menurut Boediono, juga sangat berperan untuk mewujudkan rencana kebijakan pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik serta selalu berpihak pada masyarakat. “Intervensi negara tersebut dilaksanakan untuk kepentingan publik,” paparnya.
Soal kualitas SDM, Boediono menegaskan pemerintah perlu menyiapkan SDM yang lebih berkualitas dan terampil. Hal itu dilakukan agar 20 tahun mendatang tenaga kerja kita lebih terampil. “Kita tidak ingin SDM kita low quality, bekerja sebagai unskill. Yang menikmati adalah mereka yang menjual hasilnya (sumber daya alam) ke negara lain,” katanya.
Apabila tingkat SDM diperbaiki, kata Boediono, dipastikan mereka akan menikmati kue pembangunan lewat paket kebijakan ekonomi dan kebijakan akselerasi industri.“Angkatan kerja kita sebagian unskill, tidak terampil, itu fakta,” katanya.
SDM yang terampil ini diharapkan mampu mengelola kekayaan sumber daya alam yang lebih baik bahkan mampu membuka banyak lapangan pekerjaan. “Jika kita tidak menyiapkan komplementasi SDM maka nantinya yang datang adalah SDM dari luar,” ujarnya.
Guru Besar FEB UGM, Prof. Gunawan Sumodiningrat, mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak semua dinikmati masyarakat karena sesuai dengan tingkat kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing. “Tidak semua menikmati sesuai dengan kualitas SDM dan kepandaian, meski kecenderungan yang kaya tambah kaya yang miskin akan kaya tapi tidak secepat yang sudah kaya,” paparnya.
Oleh karena itu, intervensi pemerintah lewat pemberlakuan pajak yang lebih tinggi pada kelompok yang lebih kaya patut dilakukan agar pemerataan pembangunan ekonomi lebih terasa manfaatnya.” Yang kaya dikenai pajak lebih tinggi sehingga ada pemerataan karena ada intervensi dari negara,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)