Diperlukan Kebijakan Metode Valuasi Dalam Pengelolaan SDA

Negara ini kaya sumberdaya alam (SDA) tetapi mengapa sebagian besar rakyatnya miskin? Demikian pertanyaan yang diajukan Prof Dr Ir Irham MSc mengawali pidatonya berjudul “Valuasi Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan”. Dirinya menyampaikan hal itu, saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Rabu, (21/3), di ruang Balai Senat UGM.
Kata Prof Irham, semakin kaya SDA yang dimiliki suatu negara, semestinya semakin mensejahterakan masyarakatnya. Namun, kenyataan menunjukkan jumlah SDA yang berlimpah mulai dari tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas alam hingga berbagai jenis tambang yang terjadi justru berkebalikan.
“Nampaknya ada yang salah dengan pengelolaan SDA kita ini,” ujar Ketua Lab. Pengkajian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pertanian ini.
Alumnus program doktor Tokyo University tahun 1998 ini, menyebutkan beberapa kemungkinan kesalahan tersebut, antara lain (i) cara pengelolaan yang tidak benar (management failure), (ii) kebijakan yang diterapkan tidak tepat (policy failure) atau (iii) sistim peruntukan dan distribusi hasil SDA yang salah (distribution failure). “Jika dilihat dari indicator-indikator yang ada, ketiga penyebab tersebut sama-sama dimungkinkan. Ketiganya juga sama-sama memiliki potensi merugikan, yakni pemanfaatan SDA yang tidak memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan sebagian besar masyarakat,” tambah Prof Irham.
Kata Prof Irham, kerusakan Sumber Daya Manusia (SDA) dan lingkungan telah menimbulkan biaya bagi negara. Akibat kerusakan lingkungan tersebut berdampak berkurangnya PDB (Produk Domestik Bruto). Karena, biaya ini tidak tercatat sebagai bagian dari PDB.
Oleh karena itu, kata dia, modifikasi PDB perlu dilakukan sehingga dapat mencerminkan pengukuran komprehensif kesejahteraan agregat, yang menunjukkan bahwa degradasi lingkungan telah menyebabkan kerugian bagi PDB. “dampak yang menyebabkan peningkatan biaya tersebut antara lain, misalnya hilangnya hasil tanaman akibat erosi tanah dan polusi udara, hilangnya hasil hutan akibat polusi udara, kontaminasi tanah, dan erosi tanah, gangguan kesehatan manusia dan kerugian produktivitas tenaga kerja, dan beralihnya tenaga kerja dan sumberdaya dari penggunaan produktivitas tinggi ke penggunaan produktivitas rendah,” jelas Ketua Tim Self Agriculture Revival Fakultas Pertanian UGM Pasca Gempa Bantul & DIY.
Untuk pengendalian SDA yang optimal, kata Prof Irham, penerapan kebijakan metode valuasi sangat berguna bagi pihak-pihak yang tidak menerima maupun pihak-pihak yang menerima dampak akibat kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan. “Karena seringkali yang dimaksud sebagai penyebab pencemaran adalah perusahaan. Meskipun tidak selamanya seperti itu. Kadang terjadi sumber perusak atau pencemar adalah individu, masyarakat atau bahkan pemerintah sendiri. Dalam hal ini jika pemerintah tidak mampu menghasilkan kebijakan atau peraturan yang dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran, maka bisa jadi dianggap sebagai perusak/pencemar lingkungan,” tandas Wakil Pengelola MM Agribisnis (MMA) UGM ini. (Humas UGM).