Wacana perombakan atau reshuffle kabinet sempat bergulir beberapa hari terakhir setelah sebuah video yang menampilkan teguran Presiden Joko Widodo kepada para menteri pada sidang kabinet menjadi viral.
Nama-nama menteri yang diduga akan diganti beserta nama tokoh yang akan menggantikan pun mulai dimunculkan di dunia sosial maupun media massa, hingga Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberi pernyataan bahwa Presiden tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
Dosen Departemen Politik Pemerintahan UGM, Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, menyebut di tengah situasi saat ini perombakan kabinet dirasa belum perlu dilakukan karena justru akan menimbulkan situasi yang lebih kompleks.
“Reshuffle melibatkan pertimbangan dan kalkulasi yang sangat kompleks, terutama untuk mengakomodasi partai-partai politik. Kalau reshuffle beban pemerintah justru akan lebih besar lagi,” ucapnya saat diwawancara Rabu (8/7).
Ia menerangkan, perombakan kabinet bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam konstelasi politik Indonesia, presiden tidak bisa secara leluasa memilih menteri karena harus mengakomodasi partai politik pengusung atau pendukung.
Lebih lagi pada masa pandemi ini pemerintah pusat menurutnya perlu lebih fokus pada upaya-upaya untuk menangani dampak-dampak pandemi di berbagai sektor.
“Saya sendiri setuju dengan langkah presiden untuk menahan diri tidak melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini, karena fokusnya masih untuk penanganan pandemi,” imbuhnya.
Ucapan Jokowi yang memicu pembicaraan tentang perombakan kabinet, menurutnya, adalah ucapan yang lebih ditujukan sebagai pemantik bagi para menteri untuk dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal. Hal ini pun kemudian langsung direspons dengan sejumlah capaian dan percepatan dari beberapa kementerian.
Meski demikian, menurutnya tetap ada kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu ke depan jika para menteri masih belum menunjukkan perbaikan kinerja.
“Saya rasa presiden masih wait and see bagaimana kinerja beberapa waktu mendatang,” kata Mada.
Secara umum, ia menilai sudah terlihat upaya-upaya dari pemerintah dalam merespons pandemi. Namun, untuk mendapat kepercayaan publik, pemerintah perlu tetap fokus pada upaya serta capaian-capaian yang lebih jelas dan terukur.
“Yang perlu dilakukan para menteri adalah meyakinkan presiden dan juga publik bahwa mereka sedang bekerja keras dan terus melakukan upaya terkait kewenangan dari kementerian masing-masing,” jelasnya.
Penulis: Gloria