Dalam rangka Dies Natalis ke-26, Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM mengadakan seminar nasional dengan tema “Inovasi Kebijakan Pemerintah Memasuki Tahun Kedua Pandemi Covid-19” secara daring pada Sabtu, (5/6).
Seminar ini berfokus pada inovasi kebijakan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta membahas inovasi kebijakan pembangunan dari sisi teoritis.
Dr. Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementrian PPN/Bappenas, mengungkapkan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia mengalami tren penurunan cukup signifikan sejak awal Februari 2021 sejalan dengan dimulainya program pemberian vaksin pada awal tahun ini.
Meski menunjukkan tren perbaikan, namun Indonesia masih menempati posisi kedua tertinggi di ASEAN. Positivity rate negara-negara ASEAN masih relatif tinggi sekitar 10-20 persen. Artinya, kasus sebenarnya bisa jadi lebih tinggi dari yang tercatat oleh tiap negara.
Vivi menambahkan Indonesia mempunyai visi menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan pendapatan per kapita (USD) di atas 23.000 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030 memberikan landasan kokoh untuk menuju Indonesia maju.
“Tentunya perjalanan kesana tidak mudah, kita harus lepas dari apa yang disebut sebagai middle income trap (MIT), yaitu saat ini posisi Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah, pada tahun sekitar 2036 kita harus keluar dari posisi middle income trap tersebut. Apabila tidak, bisa jadi kita tidak bisa menjadi negara maju seperti yang terjadi pada Argentina dan beberapa negara di Afrika Utara,” terang Vivi.
Adanya Covid-19 menurutnya berpotensi menunda sasaran visi 2045 sehingga pasca pandemi dibutuhkan pertumbuhan 6 persen untuk membawa Indonesia menjadi negara maju (lepas dari middle income trap) sebelum tahun 2045. Tanpa transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan “disalip” oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043.
“Saat ini kami sedang menyusun RKP 2022, melakukan pembahasan dengan DPR dan banyak pihak. Ada enam strategi besar transformasi ekonomi Indonesia, yaitu strategi SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, mendorong ekonomi hijau, transformasi digital ke seluruh pelosok Indonesia, terjadinya integrasi ekonomi domestik dengan menumbuhkan infrastruktur untuk meningkatkan domestic value chain, dan pemindahan ibu kota negara,” tutur Vivi.
Prof. Wihana Kirana Jaya, Ph.D., Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM dan Staf Khusus Ekonomi dan Investasi Kementrian Perhubungan, mengungkapkan bahwa sebelum melakukan inovasi kita harus memilih paradigma apa yang pas kedepan setelah pandemi Covid-19.
Perubahan paradigma perlu dilakukan karena Covid-19 menyebabkan kontraksi di sisi supply dan demand sehingga memengaruhi ekonomi nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara yang telah berhasil menangani covid mulai membaik.
“Kalau kita ingin melakukan inovasi kebijakan ada tujuh pilar ekonomi demokrasi yang menjadi dasar pada saat kita melakukan keputusan pada level kita sebagai pejabat daerah atau birokrasi,” ujar Wihana.
Tujuh pilar tersebut merupakan pilar komunitas artinya mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi/kelompok tertentu, pilar tempat dengan membangun kekayaan komunitas yang tetap stays local, pilar inklusi dengan menciptakan peluang bagi semua pihak termasuk minoritas, pilar good work artinya tenaga kerja diatas modal, pilar democratized ownership yaitu perusahaan atau bisnis berbasis pada komunitas, pilar ethical finance artinya keuntungan sosial dan ekologi adalah tujuan utama, dan pilar sustainability yang melindungi ekosistem dan menjaganya sebagai fondasi kehidupan.
Penulis: Desy