Kebakaran hebat terjadi di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3). Akibat kejadian tersebut menyebabkan 19 orang meninggal dunia, lebih dari 50 orang luka-luka, dan ratusan orang lainnya mengungsi.
Dari kunjungan ke lokasi kejadian Minggu (5/3), Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang. Presiden Jokowi menegaskan lokasi Depo Pertamina Plumpang sebagai zona berbahaya dan tidak bisa lagi untuk ditinggali.
Memang dua pilihan yang kemungkinan akan ditempuh pemerintah sebagai solusi atas permasalahan. Bisa dengan melakukan relokasi Depo Pertamina Plumpang atau relokasi pemukiman warga secara tepat dan cepat.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, MBA mengungkapkan dalam proses pengambilan keputusan terkesan mengemuka pendapat bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina. Hampir tidak mengemuka pendapat yang mempertanyakan mengapa kebakaran dahsyat terjadi?.
“Tentunya kalau kebakaran itu tidak terjadi maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk”, ujarnya di Kampus UGM, Senin (6/3).
Fahmy berpendapat kebakaran yang ketiga kali di Depo Pertamina Plumpang dan Kilang Minyak Pertamina mengindisikan bahwa sistim keamanan (Safety System) amat buruk. Sistim keamanan di bawah International Standard yang mensyaratkan zero accidents bagi asset strategis dan resiko tinggi.
Ia menilai Pertamina tidak tampak melakukan upaya serius untuk memperbaiki sistim keamanan yang diterapkan. Akibatnya kebakaran beruntun Kilang Minyak dan Depo BBM milik Pertamina berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk.
Dalam kondisi saat ini, opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang disebutnya sebagai opsi yang tepat dan cepat dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah Penduduk.
Kedua, opsi pemindahan Depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak: Pertamina, Pemda DKI, dan Warga. Ketiga, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat.
“Tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya. Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata Pindahkan Depo Pertamina Plumpang dengan segera”, ungkapnya.
Penulis : Agung Nugroho
Foto : Detik.com