YOGYAKARTA – Pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) melalui model Badan Layanan Umum (BLU) belum sepenuhnya dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan efektifitas pelaksanaan program. Akibat belum siapnya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia serta kurangnya komitmen pengelola perguruan tinggi dalam menjalankan konsep BLU.
Hal itu disampaikan Auditor Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Ayi Riyanto, Akt., M.Si, dalam ujian terbuka promosi doktor di Fisipol, Sabtu (3/11). Bertindak sebagai promotor Prof. Dr. Warsito Utomo dan Ko-promotor Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo.
Dari hasil penelitiannya terhadap implementasi BLU di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta didapatkan pengelolaan dengan model BLU belum dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal akibat belum diikuti perubahan mindset seluruh pegawai. “Seharusnya seluruh pegawai memiliki pola pikir yang selalu dapat beradaptasi dengan perubahan, berani mengambil risiko dan mampu meningkatkan inovasi, dan ini yang tidak ditemukan, †kata Ayi Riyanto
Pola pengelolaan keuangan layanan umum BLU ini mengacu pada PP 25 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Konsep ini mengadopsi model agensifikasi yang berkembang di Inggris yang dikenal dengan New Public Management. Penerapan BLU diharapkan memberikan manfaat yang besar pada pemangku kepentingan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian value for money.
Meskipun demikian, untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi publik seperti Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik tidak dapat sepenuhnya menerapkan pertimbangan ekonomi, karena perguruan tinggi bukan organisasi yang hanya memberikan pelayanan jasa pendidikan saja. “Tapi memiliki tugas sosial yang tidak dapat diukur dalam bentuk pendapatan,†imbuhnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)