Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat Hadapi Banyak Tantangan

Pengembangan kawasan perbatasan darat memiliki kendala yang berat dan komplek, sehingga memerlukan pendekatan yang sifatnya terpadu. Untuk itu adanya Perencanaan Terpadu Kawasan Perbatasan Berbasis Pada Lokasi Prioritas (LOKPRI) dinilai sangat bermanfaat.
Hal ini disampaikan oleh Staff PengajarFakultas Geografi UGM, Dr. Lutfi Muta`ali, S.Si., MT, pada acara mini workshop Pengembangan Perbatasan Darat Indonesia kerjasama Fakultas Geografi UGM-BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) RI di R. Sidang 1 Fakultas Geografi UGM, Selasa (29/1).
Menurut Lutfi blueprint (cetak biru) pengembangan kawasan perbatasan darat dapat berfungsi sebagai media perencanaan terpadu dan upaya percepatan pembangunan yang lebih terfokus.
“Cetak biru ini sekaligus berfungsi untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik yang bersifat horisontal (kementrian dan lembaga) maupun vertikal yaitu pemerintah pusat dan daerah,”kata Lutfi.
Menurut Lutfi prinsip utama yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan darat adalah berbasis pada lokasi prioritas. Saat ini telah ada 111 lokasi prioritas yang ditetapkan dan tersebar di 12 provinsi (CKP) dan 38 kab/kota (WKP). Dari jumlah lokasi prioritas tersebut, 70 diantaranya atau 63% terletak di perbatasan darat, terdiri dari 30 lokpri1, 15 lokpri 2 dan 25 lokpri 3.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Prof. Dr. Suratman, M.Sc. menyatakan adanya peran serta UGM pada pengembangan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa peran yang telah dilakukan UGM tersebut diantaranya berupa pengabdian kepada masyarakat melalui KKN di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Selain KKN, kita adakan diklat, konsultasi maupun pendampingan pada proses pembangunan di wilayah-wilayah tersebut,”tegas Suratman.

Pada kesempatan itu Suratman juga sempat menyinggung pentingnya mata pelajaran ilmu geografi bagi pembangunan karakter anak bangsa. Sayangnya, kurikulum pelajaran geografi tersebut belum terintegrasi dengan perguruan tinggi dan tidak wajib di tingkat SMA.

‘Harusnya geografi Indonesia dapat diajarkan di semua jenjang termasuk di lemhanas, diklat dsb,”katanya.

Di tempat sama Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, BNPP, Drs. Marhaban Ibrahim, M,Sc mengaku siap bekerjasama dengan UGM khususnya Fakultas Geografi terkait manajemen perbatasan berkelanjutan. Marhaban mengakui adanya beberapa kendala dalam pengembangan wilayah perbatasan darat, seperti persoalan kelembagaan dan manajerial.
“Ya memang kalau kita lihat sistem, instrumen dan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara ini masih perlu kita integrasikan dengan lebih baik lagi,”kata Marhaban (Humas UGM/Satria AN)