YOGYAKARTA – Pasca diberlakukannya Undang-undang Keistimewaan DIY, pemerintah provinsi kini tengah berbenah untuk berupaya mengatasi persoalan kemiskinan. Pasalnya tingkat kemiskinan DIY pada 2012 lalu ternyata tertinggi se-Jawa. Tingkat kemiskinan di wilayah ini bahkan jauh lebih tinggi dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta 2012, tingkat kemiskinan di wilayah DIY pada akhir 2012 lalu mencapai 15,88 persen. Salah satu kebijakan yang diambil Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menelorkan kebijakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Keistimewaan. Salah seorang yang ditunjuk untuk menjadi Koordinator KKN Keistimewaan adalah mantan ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM, Ir. Gatot Murdjito, M.S.
Di temui di ruang kerjanya di Fakultas Peternakan UGM, Jumat (22/2), Gatot Murdjito, mengatakan penunjukkan dirinya oleh Sri Sultan HB X untuk menjadi koordinator KKN Keistimewaan dalam rangka mensinergikan perguruan tinggi dengan pemerintah provinsi DIY lewat program KKN. Pasalnya selama ini program KKN dilakukan masing-masing perguruan tinggi kurang berkoordinasi dengan pemda sehingga target pencapaian pengentasan kemiskinan belum tercapai dan kurang tepat sasaran. “Sri Sultan mengharapkan saya bisa menjembatani antar pemda dan perguruan tinggi. Yang sekarang belum sinergi komunikasinya,†kata Gatot.
Menurut Gatot, apabila disinergikan, kegiatan program KKN yang dimiliki 14 perguruan tinggi DIY setiap tahunnya mampu mengerahkan sekitar 23.500 mahasiswa. Menurutnya jumlah mahasiswa ini sangat potensial untuk kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. “Sehingga ini menjadi potensi yang besar bila program KKN dilakukan secara profesional,†ujarnya.
Lewat KKN Keistimewaan, kata Gatot, setiap perguruan tinggi nantinya akan berkoordinasi dengan pemda mengenai daerah mana saja yang menjadi kantong-kantong penduduk miskin. Selanjutnya program akan dilselaraskan dengan kegiatan SKPD dari dinas terkait. Namun yang tidak kalah penting lokasi yang menjadi tempat KKN akan dijadikan lokasi KKN selama tiga tahun berturut-turut. “Tidak lagi dua bulan, tapi di tempat yang sama minimal tiga tahun dilaksankan KKN oleh satu atau beberapa perguruan tinggi,†tegasnya.
Sementara ini, kata gatot, pihaknya melakukan pemetaan daerah kawasan penduduk miskin dan pemetaan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan. Rencananya proses pemetaan akan berkoordniasi dengan Bapeda provinsi, Bapeda Kabupaten/Kota serta menggandeng Badan Pusat Statistik untuk mengetahui secara detail lokasi penduduk miskin. “Kita bisa tahu mereka secara by name dan by address,†ujarnya.
Menanggapi rencana pelaksanaan program KKN Keistimewaan, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UGM, Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D., menyambut baik rencana pemerintah provinsi untuk mensinergikan kegiatan KKN Perguruan Tinggi di DIY. Dirinya menegaskan UGM akan mengerahkan separoh dari seluruh mahasiswa KKN PPM UGM untuk ditempatkan di DIY. “Tiap tahun kita menerjunkan lebih 6.000 mahasiwa, sekitar 3.000 kita tempatkan di DIY,†tandasnya.
Irfan juga sependapat bahwa pelaksanaan KKN untuk selama tiga tahun di lokasi yang sama. Tidak hanya itu, dia berencana akan mengerahkan dosen untuk melakukan riset di setiap lokasi KKN. “Jadi kita bisa tahu tema yang dilaksanakan di setiap lokasi itu sesuai atau tidak. Kita juga akan mengawal pelaksanaan KKN keistimewaan ini,†katanya.
Dia berpendapat, program KKN Keistimewaan nantinya lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia bukan lagi pada bentuk pemberian bantuan secara fisik. Dengan demikian, program tersebut bisa dirasakan manfaat langsung bagi masyarakat dan pengurangan kemiskinan DIY bisa digapai. (Humas UGM/Gusti Grehenson)