Menlu Denmark: Praktek Demokrasi di Indonesia Cukup Sulit

YOGYAKARTA – Praktek kehidupan demokrasi Indonesia bisa berjalan dengan baik membutuhkan kekuatan partisipasi masyarakat sipil terutama dari kelompok muda untuk bisa belajar menjalankan praktek demokrasi secara nyata. Bukan sekedar dalam penguasaan teori-teori demokrasi semata, tapi juga mempraktekkan demokrasi dalam lingkungan organisasi sipil yang terbentuk. “Anak muda harus mampu mengorganisir organisasi dan mempraktekan demokrasi. Organisasi yang kuat dilahirkan dari praktek demokrasi yang baik,” kata Menteri Luar Negeri Denmark, Willi Soundel, dalam diskusi ‘Managing Diversity in a Democracy, Indonesian and Danish Experience’ di Sekolah Pascasarjana UGM, Jumat sore (19/4).
Willi menambahkan peranan kelompok sipil, kebebasan media yang terjaga, mampu membawa iklim demokrasi bisa bermakna dan bermanfaat di masyarakat. Namun yang tidak kalah penting debat publik dalam praktek demokrasi merupakan prasyarat untuk membuka saluran komunikasi berdemokrasi. “Debat publik yang terbuka, bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah,” ujarnya.
Dia memandang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan kondisi politik, sosial, budaya dan keberagaman agama di tanah air diakui memang cukup sulit dalam mengelola kepentingan-kepentingan. Berbeda dengan Denmark yang masyarakatnya lebih homogen, Indonesia berhadapan dengan aneka masalah perbedaan dan keberagaman. Kendati demikian, ia menilai praktek demokrasi yang matang membutuhkan sebuah proses, oleh karenanya dialog menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan persamaan kepentingan.
“Kami memandang Indonesia cukup penting. Ke depan, memang kami berharap bisa jalankan program konkret bersama. Membawa konsep good governance, kerjasama teknologi hijau, kerjasama bidang pendidikan, pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan,” katanya.
Dr. Zainal Abidin Bagir, Direktur Pelaksana Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM yang memandu diskusi menyatakan adanya hubungan yang erat antara kedua negara sangat positif untuk saling belajar terkait pengalaman pelaksanaan demokrasi di tanah air. “Indonesia butuh energi bersama untuk mengelola demokrasi yang kini berjalan,”kata Zainal. (Humas UGM/Gusti Grehenson)