Peneliti UGM: Distribusi BLT Dimungkinkan Akan Dilakukan Lagi Jelang Pemilu 2014

Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai wujud kompensasi penurunan subsidi BBM dimungkinkan akan terulang kembali pada pemilu 2014 mendatang. Replikasi pemberian program BLT tersebut mengindikasikan upaya pembelian suara dan meningkatkan popularitas Partai Demokrat dan SBY yang saat ini tengah menurun.
“Kemungkinan besar SBY akan mereplikasi program tersebut untuk dijalankan lagi menjelang pemilu 2014. Replikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk BLT ataupun program sosial populis lainnya guna menaikkan popularitas dan memobilisasi pemilih dalam waktu singkat,” jelas Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Drs. Mulyadi Sumarto,M.A., Kamis (2/5) di Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM.
Dalam seminar bertajuk “Membeli Suara Dengan Program Populis? Manipulasi Program BLT Menjelang Pemilu Presiden 2009”, Mulyadi mengatakan kecenderungan SBY mengulang cerita sukses program BLT sangat besar. Hal ini dikarenakan distribusi program BLT tahun 2009 merupakan wujud replikasi ditribusi BLT di tahun 2005. Adapun pola peningkatan popularitas SBY di tahun 2005 terulang persis pada distribusi BLT tahun 2009. “Pola seperti inilah yang sekarang dicoba SBY untuk diwujudkan kembali menjelang pilpres 2014,”ujar staf pengajar Fakultas ISIPOL UGM ini.
Dituturkan Mulyadi, indikasi manipulasi BLT dapat dilihat dari urgensi pelaksanaan program dan pengelolaan administratif program BLT. Padahal menurutnya, program BLT sebenarnya tidak diperlukan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dan munculnya kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM tersebut. “Sebenarnya alasan ini tidak relevan karena harga BBM telah diturunkan dan tidak muncul kesulitan ekonomi karena kenaikan harga BBM dan krisis ekonomi Amerika,”tandasnya.
Sementara pada saat yang sama, Inpres program BLT 2008 yang diklaim oleh pemerintahan SBY merupakan bagian tidak terpisahkan dengan program BLT 2009. Secara jelas disebutkan bahwa program BLT hanya berlangsung sampai dengan Desember 2008. Namun program tersebut baru direalisasikan di tahun 2009. “Hal ini bisa terjadi karena manipulasi politik dalam pengelolaan administratif program BLT yang meliputi jangka waktu distribusi, jumlah penerima, data yang dipakai untuk distribusi, metode distribusi, dan landasan hukum program BLT,” katanya.(Humas UGM/Ika)