Universitas Gadjah Mada dan Kabupaten Morowali jalin kerjasama Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Penandatanganan naskah kerjasama berlangsung di Fakultas Hukum UGM antara Rektor, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc dan Bupati Morowali, Drs. Anwar Hafid dilanjutkan implementasi kerjasama antara Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) FH UGM, Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LLM dan Kepala Bappeda Kabupaten Morowali, Drs. Emil., M.Si.
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) merupakan dokumen penyerahan, implementasi kemitraan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistim keuangan daerah, perbaikan sistim administrasi pemerintahan daerah, serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Kerjasama ini diharapkan sebagai awal langkah kongkrit upaya pencegahan korupsi yang tersusun melalui pendekatan sistemik dan terintegrasi dengan pola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali.
Bupati Morowali, Drs. Anwar Hafid mengatakan korupsi menjadi salah satu kendala dalam pembangunan nasional dan daerah. Karena itu problem korupsi perlu mendapatkan solusi. “Praktek korupsi yang terjadi di daerah perlu dibedah, karena banyak faktor berpengaruh terhadap kejadian korupsi”, katanya di Fakultas Hukum UGM, Jum’at (1/11).
Bupati mengungkapkan, secara geografis kabupaten Morowali sangat jauh, baik dari jalur perhubungan dan transportasi. Daerah ini jauh pula dari keterjangkauan media dan informasi, sehingga mengakibatkan banyak pejabat aparatur memiliki kemampuan terbatas, termasuk pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tindak korupsi. “Karenanya untuk meningkatkan kapasitas aparatur, kita salah satunya kita bermitra dengan Fakultas Hukum UGM, agar mampu memandu kita agar mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik”, ungkapnya.
Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc menyatakan kerjasama ini menunjukkan bahwa UGM bukan semata-mata hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun lebih dari itu mengabdikan ilmu dan teknologi untuk banyak pihak. UGM bukan sekedar knowledge production, namun knowledge delivery, yang membagikan ilmu dan pengetahuannya untuk masyarakat, industri dan pemerintahan.
“UGM sangat serius mendeliver pengetahuannya untuk kabupaten Morowali. UGM sudah sejak lama hunting, mencari bupati yang baik apalagi dari indonesia Timur untuk membangun best practise di sana”, katanya.
Rektor prihatin melihat kejadian korupsi saat ini. Banyak kebijakan dibuat dinilai menjadi arena korupsi. Karena itu, role model pembangunan baru di Indonesia saat ini berawal dari daerah bukan sebaliknya. “Kita butuh role model, bukan semata-mata rumusan RAD yang sistimatis, namun kita butuh RAD yang mampu mencegah secara sistimatis”, imbuhnya.
Dekan Fakultas Hukum UGM, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M mengapresiasi keberanian bupati Morowali yang mengandalkan pemberantasan korupsi sebagai pusat pengembangan Kabupaten Morowali. Turut menyaksikan penandatanganan kerjasama, ia menilai tidak banyak bupati di Indonesia yang memiliki keberanian seperti bupati Morowali.
“Karena korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, korupsi juga mengakibatkan sistim pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, Fakultas Hukum UGM siap membantu Kabupaten Morowali dalam hal ini dengan keilmuan yang dimiliki, Hukum Adat, Hukum Pajak, Tatanegara dan lain-lain”, jelasnya. (Humas UGM/ Agung)