YOGYAKARTA – Pemerintah Inggris mempersiapkan dana sebesar 15 juta dolar untuk pengembangan riset dan teknologi di kalangan peneliti perguruan tinggi di Indonesia. Pengembangan riset ini melibatkan 15 perguruan tinggi di tanah air dan 3 perguruan tinggi dari Inggris. Hal itu mengemuka dalam kunjungan Dubes Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, ke UGM, Kamis (6/3).
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan hasil pertemuan dengan Dubes Inggris tersebut membahas dua isu penting yakni kerjasama bidang pendidikan dan riset. Kerjasama pendidikan meliputi pembentukan joint double degree antara UGM dengan Birmingham dan Leed University. Selain itu juga dibentuk konsorsium riset lingkungan antara Fakultas MIPA UGM dengan Essex University, Inggris.
Di bidang riset, kata Rita, sapaan akrabnya, pemerintah Inggris akan menggelontorkan dana sebesar 15 juta dolar dengan melibatkan 15 perguruan tinggi di tanah air seperti UGM, UI, dan ITB serta tiga perguruan tinggi dari Inggris, salah satunya Nottingham University. “Riset yang menjadi prioritas di bidang ketahanan energi dan pangan,” katanya.
Mark Clanning dalam penyampaian kuliah umum “UK and Southeast Asia” yang dihadiri ratusan mahasiswa mengatakan Pemerintah RI menurutnya perlu mengambil kebijakan ekstra hati-hati dalam menghadapi Asean Economic Community 2015. Masalahnya, perusahaan-perusahaan Indonesia masih sulit bersaing dengan perusahaan dari luar. ”Perusahaan dari Indonesia lebih banyak berkembang di dalam negeri sehingga sulit jika bersaing dengan luar,” katanya.
Menghadapi Asean Economic Community, dia menyarankan agar pemerintah RI perlu mempertimbangkan apabila ada penyeragaman mata uang seperti mata uang euro yang berlaku di Uni Eropa. “Pengalaman saya di Uni Eropa, masalahnya di sana sangat kompleks, butuh waktu lama menyelesaikannya. Sebaiknya nanti dipertimbangkan jika akan diterapkan,” ungkapnya.
Ia secara khusus memuji pelaksanaan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai mengalami kemajuan pesat namun begitu persoalan laju kerusakan hutan dan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. “Indonesia juga belum sepenuhnya lepas dari persoalan terorisme,” tambahnya.
Pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas angka 5 persen menurutnya supaya dipertahankan agar bisa menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dan mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kata Mark, pembangunan ekonomi dan demokrasi harus sejalan. (Humas UGM/Gusti Grehenson)