Universitas Gadjah Mada, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Perum Perhutani sepakat melakukan kerjasama implementasi Program Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang bermukim di desa-desa sekitar hutan. Naskah kerjasama Pengembangan Pertanian terpadu Dalam Kawasan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di Provinsi Jawa Tengah, ditandatangani Prof. Dr. Suratman, M.Sc mewakili UGM, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Perhutani, Dr. Ir. Bambang Sukmananto, M.Sc di ruang multimedia, Rabu (8/10).
Ketiga pihak yang terlibat berharap kerjasama mampu mendorong dan mendukung terwujudnya program kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Tengah melalui pengembangan pertanian terpadu di dalam kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan. Ketiganya pun berharap dengan kerjasama mampu mengoptimalisasi lahan dalam kawasan hutan melalui pendekatan teknik agroforestri dalam produksi, pengolahan pasca panen, pemasaran hasil komoditas tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perikanan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa hutan.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku kerjasama ini berangkat dari rasa kegelisahan. Kegelisahan yang muncul akibat Jawa Tengah yang memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia bagus berhadapan dengan pekerjaan rumah untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan di wilayahnya.
“Daulat dari kecukupan, karena kita bisa mengolah sendiri. Teknologi pangan pun sudah dapat dikembangkan,mie sudah ada, mocaf pun sudah dapat dikembangkan, sagu luar biasa, umbi-umbian banyak sekali, kalau itu bisa kita dorong, daulat ini tentu akan tercapai. Sekarang tinggal keyakinan dan evaluasi”, katanya.
Dengan politik legislasi dan politik anggaran, katanya, semua target diharapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, kerjasama ini bisa segera ditindaklanjuti titik-titiknya dan komoditasnya, sebab pihak akademisi dan para penyuluh, bina produksi, SKPD, Peternakan, Ketahanan Pangan, Pertanian, Kehutanan siap mendukung realisasi di lapangan.
“Makanya rencana aksi harus terlihat dengan jelas, sampai akhir tahun ini kita berharap konsepsi itu final, matang sampai titik lokasinya, macemnya sebelum diadakan pembahasan APBD. Saya sangat tertarik gagasan perhutani untuk mengoptimalisasi asetnya, dan ini merupakan kerjasama yang luar biasa antara government, bisnis, akademisi dan BUMN,” katanya lagi.
Bambang Sukmananto selaku Direktur Perhutani menyatakan kegiatan pemanfaatan lahan hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar sesungguhnya merupakan kegiatan Perhutani yang telah lama lakukan. Sayangnya, masih kurang terdapat kekurangan dalam interveni teknologi dan intervensi terhadap bantuan-bantuan pembangunan pertanian maupun masalah masyarakat di seputar hutan.
“Kita sudah lama punya program PHPM, tetapi semata-mata hanya memberikan akses besar kepada masyarakat terhadap pertanian, namun produktivitasnya sangat rendah,” ujar Bambang.
Bagi Bambang, suatu kerjasama yang baik adalah kerjasama yang dapat bersinergi dengan masyarakat. Karena dalam hal menjaga hutan pun, Perhutani sekarang tidak lagi di lengkapi persenjataan.
“Enam ribu pucuk senjata kini di simpan di Polda-Polda. Makanya dalam pengaman hutan, kita sering kedodoran karena Polisi Hutan tidak lagi memiliki senjata, dan sekarang senjata kita sekarang adalah sabuk mangkok. Artinya kita mulai bekerjasama dengan masyarakat dengan mensejahterakan agar turut menjaga hutan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Suratman berharap implementasi dari kerjasama ini mampu mengembangkan pertanian terpadu di kawasan hutan. UGM selaku pihak akademisi akan melakukan research dan pengabdian di wilayah hutan di Jawa Tengah.
“Tim terpadu para dekan yang tergabung dalam kluster agro kompleks, kita harapkan bisa memberikan konsep-konsep temuan yang bisa diaplikasikan guna mendukung kedaulatan pangan di Indonesia,” ungkapnya. (Humas UGM/ Agung)