Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot swasembada pangan. Untuk mencapai target kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani tiga tahun ke depan, Kementerian Pertanian melakukan akselerasi dengan cara perbaikan irigasi, distribusi bibit, distribusi pupuk, dan pengadaan alat pertanian.
Kementerian Pertanian menggandeng pihak Universitas Gadjah Mada demi memperlancar program swasembada pangan, terutama kedelai. Hal itu dilakukan mengingat swasembada pangan perlu dukungan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi.
Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pencapaian Swasembada Pangan dilaksanakan di tengah persawahan Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (27/1) antara Menteri Pertanian Dr.Ir. Amran Sulaiman dan Rektor Universitas Gadjah Mada Prof.Dr.Ir. Dwikorita Karnawati. Dilanjutkan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Direktorat Jendral Tanaman Pangan tentang kegiatan demontrasi farm (Demfarm) dalam rangka mendukung swasembada pangan, Badan Litbang Pertanian tentang kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan mendukung pencapaian swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, serta antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk kerjasama penyuluhan, penguatan kelembagaan petani dan pengembangan SDM Pertanian dengan Fakultas Pertanian UGM.
Tampak hadir dan turut menyaksikan pejabat-pejabat Kementerian Pertanian, Dinas-dinas terkait Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten dan Bupati Sukoharjo. Turut pula menyaksikan kerjasama ini, Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni UGM, Dekan-dekan di lingkungan Agrokompleks UGM dan petani.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, untuk meningkatkan swasembada pangan ada dua hal yang menjadi fokus utama yakni menaikkan produktivitas dan indeks pertanaman dari 1,6 menjadi 2,1. Untuk pembangunan irigasi tahap pertama, Kementerian Pertanian fokus untuk membangun satu juta hektar irigasi di sejumlah kabupaten dan provinsi.
Menurut Amran Sulaiman, indikator keberhasilan swasembada pangan terlihat dengan tidak adanya impor beras atau substitusi impor, meskipun dalam WTO masih dimungkinkan adanya ruang impor. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan mendorong ekspor beras sehingga neraca perdagangan beras Indonesia menjadi surplus.
“Untuk mendukung program swasembada pangan pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana melalui APBN sebesar 15,87 tiliun rupiah. Disamping itu masih ada dana tambahan sebesar 3,9 triliun rupiah yang berasal dari penghematan anggaran perjalanan dinas,” katanya.
Di tahun ini, kata Mentan, rencananya Kementerian Pertanian akan mendapatkan tambahan anggaran APBN-P sebesar 16.918 triliun rupiah. Anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung program swasembada padi, jagung, dan kedelai.
Setelah penandatanganan dilakukan demonstrasi penanaman bibit padi dengan alat Transplanter oleh Para Pejabat yang hadir, Menteri Pertanian, Rektor dan Wakil Rektor Kerjasama Universitas Gadjah Mada. (Humas UGM/ Agung)