Senin (17/7) Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditahan karena menjadi terdakwa dugaan kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G dan melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melantik empat wakil menteri lainnya, yakni Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri; Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN; serta Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi, MAPS. berpendapat bahwa reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa poin dalam perspektif politik, satu sisi untuk mengisi kursi yang kosong di Menkominfo dan mengisi kursi kosong di wamen. Sisi kedua secara politik yang merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Presiden Joko widodo yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024. Sisi ketiga, yaitu profesional terkait dengan kinerja pemerintahan, Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin.
Saat ditanya mengenai isu reshuffle yang menjadi rumor bagi-bagi kekuasaan, Arya Budi, MAPS. menjelaskan bahwa sebenarnya reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan itu sudah dilakukan dari reshuffle 2020, 2021, dan 2022. Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya. Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.
“Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Presiden Joko Widodo lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus,” terang Arya Budi, MAPS. saat ditanya apakah figur yang dilantik sudah pas untuk mengisi posisi yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.
Saat ditanya mengenai pekerjaan rumah terberat berada di posisi siapa dan apa saja pekerjaan rumah tersebut, Arya Budi menjawab menteri dan wakil menteri yang di Kemenkominfo karena di sana ada kasus dan ada pekerjaan rumah untuk me-recover kasus itu dan juga kementerian agama yang terkait dengan pelaksanaan haji. Di sisi lain, wakil menteri juga berperan untuk mengawasi menteri begitu juga sebaliknya.
“Menuntaskan janji kampanye yang belum tuntas, menjaga kinerja agar tidak tercipta isu secara umum menjelang ganti presiden di 2024, dan penegakan hukum. Saya fikir juga akan lebih penting di platform ekonomi untuk kepuasan publik, jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal,” tegasnya.
Penulis: Athif
Foto: Istimewa-rm.id