Contact Us
Webmail
Publikasi Media
Direktori Bahasa Indonesia
English

Menkominfo: 270 Juta Pengguna Ponsel di Indonesia

Kategori :

YOGYAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menegaskan keamanan berkomunikasi dan penyediaan informasi sama pentingnya dalam hak ketahanan pangan, energi, dan air. Pasalnya keamanan komunikasi saat ini menjadi isu yang paling sensitif di kalangan para kepala negara. Dia mensyinyalir aksi penyadapan antarnegara lewat peran para intelijen tersebut lebih ke arah kepentingan kekuasaan dan ekonomi. “Dunia sadap menyadap dan intai mengintai sudah terjadi, motif terbesar adalah kekuasaan dan ekonomi, sekaligus perang antarperusahaan raksasa di dunia bisnis,” kata Tifatul saat menghadiri Gebyar Inovasi Pemuda Indonesia (GIPI) di Grha Sabha Pramana UGM, Sabtu (8/3).

Kendati mengakui aksi penyadapan tersebut sulit diberantas, ketersediaan sistem informasi dan komunikasi saat ini kata Menteri sudah menjadi kebutuhan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sarana komunikasi dan informasi menjadi skala prioritas Kementeriannya. Untuk mewujudkan hal itu, Tifatul memaparkan Kementeriannya sudah membangun 1.000 titik WiFi gratis di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. “Bekerjasama dengan Telkom, Kemenkominfo menargetkan program 1 juta WiFi,” katanya.
 
Sementara jumlah sambungan internet di Indonesia saat ini memiliki 47 juta pengguna internet. Selain itu, pesatnya pertumbuhan komunikasi mobile, ada 270 juta pengguna ponsel. Rasio kepemilikan ponsel paling banyak di DKI Jakarta yakni 1,8 ponsel per orang.

Layanan Akses Internet
Untuk meningkatkan layanan kecepatan akses internet WiFi gratis, pemerintah akan menaikkan kecepatan dari 2 Mbps hingga 8 Mbps hingga tahun 2015. Hal itu untuk meningkatkan koneksi layanan komunikasi dan informasi di masyarakat. “Kita menginginkan seluruh masyarakat terkoneksi internet, meski infrastruktur jalan dan jembatan belum ada tapi untuk layanan ini sudah terbangun,” katanya.

Sedangkan untuk daerah yang sulit dijangkau layanan komunikasi akibat belum terdistribusi listrik di daerah pegunungan, pihaknya bekerjasama dengan perusahaan operator telepon seluler membangun Base Transceiver Station (BTS) dengan menggunakan suplai energi listrik dari tenaga panas matahari atau biogas dari kotoran sapi. “Untuk yang biogas kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian dengan memanfaatkan hasil biogas dari 20 ekor sapi di setiap BTS,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Dr. Warsito P Taruno, mendesak pemerintah segera mengembangkan sistem inovasi nasional dengan menjamin transfer teknologi dan pengetahuan untuk keperluan sektor industri dan bisnis. Salah satunya melarang dengan tegas penjualan ekspor bahan mentah yang belum diolah. “Pemerintah harus memiliki keberpihakan pada inovasi produk yang bernilai tinggi. Bukan pada eksploitasi kekayaan alam, tapi memanfaakan kekayaan intelektual SDM yang sudah kita miliki,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., menegaskan percepatan pemanfaatan hasil riset untuk kepentingan industri dan bisnis sudah dilakukan UGM dengan membentuk Direktorat Pengembangan usaha dan inkubasi untuk menyalurkan hasil riset UGM ke dunia industri. “Baru-baru ini produk riset yang sudah dipakai adalah Gamaherbal untuk obat anti kolesterol,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)