“Era Revolusi Industri (RI) 4.0 merupakan momentum bagi sektor publik untuk berbenah diri dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih mendalam,” ujar Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara ketika menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional “Pejuang dan Tantangan Pemerintah di Era Disrupsi, Teropong Akademisi dan Praktisi”. Seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Politik Pemerintahan UGM ini dilaksanakan pada Jumat (14/12) pagi di Auditorium Pepustakaan Mandiri Lantai 4, FISIPOL UGM.
Seminar ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan perkembangan masa ke era yang berbasis teknologi agar dapat didayagunakan oleh pimpinan aparatur sebagai nilai tambah yang sebesar-besarnya. Selain itu, seminar ini juga untuk mendorong pendalaman reformasi birokrasi, khususnya terkait tata kelola SDM di level pimpinan, agar dapat menjadi agen perubahan dan menjadi inspirasi bawahan atau aparatur negara.
Menurut Pratikno, di era yang dikenal sebagai disrupsi ini membawa ancaman yang berdampak pada otomatisasi pelayanan publik, yakni ketika kegiatan rutin birokrasi digantikan dengan mesin. “Hal ini akan memaksa sektor publik untuk memotong rantai birokrasinya demi kinerja pemerintah,” sebut pria yang juga menjadi ketua Majelis Wali Amanat UGM ini.
Namun, Pratikno menyatakan ketika sektor publik mampu memanfaatkan ancaman ini, mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. “Ketika kualitas pelayanan publik meningkat maka tingkat kepercayaan warga pada pemerintah akan meningkat pula,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pratikno menyarankan strategi yang perlu dijalankan oleh sektor publik agar dapat menaklukan era disrupsi ini. Strategi tersebut, sebutnya, manakala sektor publik dan jajaran pemimpin birokrasi mengambil posisi untuk ikut menjadi bagian dari perubahan global ini.
“Mereka harus bersedia membuka cakrawalanya untuk mengikuti jaman. Sebab, para manajer sektor publiklah yang memegang peran sentral dan strategis dalam mendorong adaptasi di era distrupsi ini,” tutur Pratikno.
Pendapat tersebut diafirmasi oleh Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd., Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang turut hadir sebagai pembicara. Menurutnya, birokrasi memang harus bersifat dinamis dan senantiasi beradaptasi dengan semua perubahan. Ia mengusulkan agar pemerintah mewujudkan sistemnya dengan berbasis teknologi terintegrasi, yakni infrastruktur, kelembagaan, dan SDM.
Lebih lanjut, Teguh menyatakan bahwa tiap kementrian memiliki peran masing-masing dalam menghadapi era ini. Ia menyebutkan tiap kementrian tersebut dapat memanfaatkan aspek-aspek yang dibawa oleh RI 4.0. Misalnya, Kemendagri yang memanfaatkan aspek Internet of Things untuk harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk itu, aparatur sipil negara harus menjadi agen transformasi ini. Sumber daya mereka harus dikuatkan serta pola pikir mereka harus diubah terlebih dahulu,” tegasnya. (Humas UGM/Hakam)