Pusat Pengadaan dan Logistik (P2L) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengadakan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), 9-12 April. Sebanyak 125 peserta yang merupakan pegawai internal UGM meliputi Tenaga Kependidikan (Tendik) maupun dosen mengikuti pelatihan ini. Pelatihan tersebut diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada para peserta mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Ketua Pelaksana Kegiatan, Agus Sudaryanto, menyebutkan para peserta mendapatkan pelatihan langsung dari petugas LKPP yang sudah berpengalaman dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun beberapa materi yang diberikan pada pelatihan ini meliputi Building Learning Commitment, Pengantar Pengadaan Barang/Jasa, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengadaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, hingga Pengantar E-Procurement.
Agus mengatakan pelatihan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini begitu penting, khususnya bagi staf PBJ di berbagai unit di UGM. Ia menambahkan bahwa tidak semua pegawai dapat melaksanaan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya pegawai yang memiliki sertifikat PBJ dan yang tergabung dalam tim saja yang bisa melakukan tugas ini.
“Pelatihan ini sangat penting bagi para staf PBJ agar mengetahui segala proses dan regulasi dari pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Agus, Kamis (12/4).
Lebih lanjut Agus menjelaskan setelah menjalani pelatihan selama empat hari, para peserta latihan akan melaksanakan ujian sertifikasi PBJ. Para peserta yang berhasil lulus dari ujian akan mendapatkan sertifikat PBJ sebagai syarat pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Antusiasme dari staf PBJ di berbagai unit di UGM sangat tinggi padahal kuota dibatasi. Semoga pelatihan ini mampu meningkatkan kapastitas staf PBJ dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” papar Agus. (Humas UGM/Catur)