Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., beserta 62 rektor perguruan tinggi di Indonesia, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Ketua Dewan Pers Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental. Acara ini diselenggarakan usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis (1/6) di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI.
“Kementerian Dalam Negeri menandatangani MoU dengan 63 Perguruan Tinggi yang isinya tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental,” ujar Rektor UGM.
Penandatanganan nota kesepahaman ini, menurut Panut, menjadi sesuatu yang penting karena saat ini disinyalir telah tumbuh kelompok-kelompok radikal yang tidak patuh terhadap ideologi Pancasila, melainkan ingin menggeser atau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.
Panut menyampaikan, ia bersama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Rektor Universitas Matana juga diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan, sebuah forum yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memformulasikan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka penguatan ideologi Pancasila. Hal ini menjadi salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap UGM yang senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila.
“Karena UGM dianggap kokoh dalam bidang Pancasila dan juga punya Pusat Studi Pancasila maka kami mendapat apresiasi dan saya juga menjadi yang pertama untuk menerima naskah MoU dari Menteri Dalam Negeri,” imbuh Panut.
Isi dari nota kesepahaman yang ditandatangani ini di antaranya meliputi penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara dan revolusi mental, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara dan revolusi mental, serta upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang-bidang tersebut.
“Hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni semata-mata untuk menegaskan bahwa proses ketatanegaraan negara merdeka yang telah diproklamasikan sebagai bentuk-bentuk negara yang disepakati bersama sudah tuntas. Pancasila, UUD 45, NKRI, Binneka Tunggal Ika, itu bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya.
Tjahjo menambahkan, Mendagri atas nama pemerintah pusat mengundang para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta tidak semata-mata untuk melakukan MoU. Kemendagri, ujarnya, mempunyai komitmen dan telah menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bahwa dalam setiap program pemda baik dalam menyusun anggaran belanja daerah, menyusun perda-perda, menjabarkan setiap keputusan politik pembangunan yang ada di daerah, harus melibatkan perguruan tinggi di daerah tersebut.
“Ini semata-mata agar kebijakan politik pembangunan baik tingkat pusat maupun sampai di tingkat daerah harus lebih memahami masalah kultur, budaya, aspek pemerataan, aspek keadilan, untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah yang ada. Intinya bagaimana perguruan tinggi bisa membantu membangun pola pikir yang lebih komprehensif integral, tidak hanya kepada seluruh pemangku kebijakan di daerah maupun di pusat tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang ada,” imbuhnya. (Humas UGM/Gloria)