Bencana akibat dampak dari fenomena perubahan iklim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kenaikan muka air laut, genangan banjir di dataran rendah, erosi pantai, banjir dan gelombang ekstrim adalah dampak dari pembangunan kota dan tata ruang yang kurang memperhatikan ancaman perubahan iklim.
Ketua Magister Manajemen Bencana UGM, Prof. Dr. Sudibyakto mengatakan hampir 85% bencana di Indonesia sangat terkait dengan fenomena perubahan iklim. Meskipun memiliki tingkat risiko bencana yang sangat tinggi namun ketersediaan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana masih sangat terbatas. “Tidak sebanding dengan risiko bencananya,” kata Sudibyakto dalam peluncuran minat studi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di ruang seminar Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (16/12).
Adanya ketimpangan antara ancaman bencana dan ketersediaan SDM bidang menajemen bencana, Sudibyakto memperkirakan Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun ke depan membutuhkan SDM manajemen bencana sebanyak 1.500 orang sarjana, 250 magister dan 50 doktor.
Selain soal SDM, Sudibyakto juga menyoroti tentang minimnya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program penanggulangan bencana yang dinilainya masih sangat terbatas bahkan belum masuk skala prioritas. “Kondisi ini menyebabkan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah tidak terencana dan terlaksana dengan baik,” ujarnya
Dr. Ir. Achmad Poernomo, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengatakan risiko bencana yang ditimbulkan dari dampak perubahan iklim yang perlu diantisipasi adalah kenaikan muka air laut. Menurut para ahli, kata Poernomo, pada tahun 2050 akan ada kenaikan muka air laut setinggi 90 cm sehingga bisa menenggelamkan 2000 pulau kecil di Indonesia. “Apabila itu terjadi maka akan ada 2000 pulau yang tenggelam dan 42 juta rumah di pinggir pantai yang akan hilang,” katanya.
Dampak lain yang ditimbulkan, tambahnya, adanya ketidakpastian musim dalam kegiatan penangkapan ikan. “Saat ini saja ada perubahan migrasi ikan dan jumlah ikan yang terdampar semakin banyak,” katanya.
Bencana dari dampak perubahan iklim ini, menurutnya, perlu ditanggulangi dan diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan mendukung program pembangun secara berkelanjutan. “Menteri KKP sudah menulis surat memohon kepada seluruh kepala daerah untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)