Salah satu dimensi yang paling menonjol dari bekerjanya tautan politik antara parlemen dan masyarakat sipil adalah pentingnya aspek ruang politik (political space). Tautan politik merupakan perwujudan dari adanya ruang politik tersebut. Tanpa reformasi sebagai pendobrak otoritarianisme Orde Baru, bisa dipastikan tidak akan pernah ada diskusi mengenai tautan politik di Indonesia.
“Tetapi kegayuhan ruang politik tidak hanya berhenti disitu. Ia akan terus menerus melipatgandakan ruang politik baru yang memungkinkan semakin banyak aktor yang bisa memasukinya,”kata Cornelis Lay, pada ujian terbuka program doktor di Fisipol UGM, Sabtu (24/10).
Cornelis mempertahankan disertasinya berjudul Tautan Politik (Political Linkage) Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik Dalam Pembuatan UU Pornografi, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Pertahanan Negara).
Cornelis Lay menambahkan dari tiga kasus yang menjadi obyek kajian di atas menunjukkan ada hierarki kekuasaan dalam setiap ruang politik. Bahkan, dalam ruang politik yang kelihatan sama, terdapat pelapisan kekuasaan. Level ini mempengaruhi proses dan hasil politik. Ruang bukan saja mempengaruhi hasil tetapi sekaligus dihasilkan oleh proses politik.
“Dalam tiap level ada tipe kekuasaan yang berbeda,”imbuh staf pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu.
Dari ketiga studi kasus ini, Lay juga melihat pentingnya faktor substansi dari isu yang bekerja dalam proses pembuatan sebuah kebijakan publik. Semakin subyektif pemaknaan terhadap substansi dari isu, semakin rumit pula proses politik dalam pembuatan kebijakan publik.
Di akhir disertasi Cornelis Lay berpendapat bahwa eksistensi dan pembangunan lembaga-lembaga demokrasi, aktor demokrasi, dan pengembangan nilai demokrasi sangat penting bagi praktik demokrasi. Demikian pula relasi antar lembaga demokrasi dengan konstituen atau masyarakat cukup penting bagi pembangunan demokrasi yang stabil dan lebih substansial.
“Demokrasi membutuhkan tautan politik antarsesama lembaga demokrasi yang ada. Tautan politik tidak bersifat suplementer, tetapi merupakan bagian fundamental bagi pengembangan demokrasi,”tegasnya.
Untuk mendorong konsolidasi demokrasi, diperlukan penciptaan ruang politik guna memperlancar relasi antar lembaga-lembaga politik yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan demikian, lembaga dan ruang politik merupakan elemen yang penting dalam demokrasi (Humas UGM/Satria;foto: Putri)