Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi sangat penting untuk memajukan sebuah bangsa. Investasi modal manusia menjadi prioritas dan kunci sukses terhadap keunggulan suatu bangsa. Ketua Umum PP KAGAMA, Sri Sultan HB X melalui Sekjend KAGAMA, Prof. Dr. Budi S. Wignyosukarto, Dipl. HE., mengatakan percepatan ekonomi diikuti inovasi teknologi tidak akan terwujud jika manusianya tidak memiliki kecerdasan.
“Faktor manusia menjadi sumber kunci sukses yang sulit ditiru. Ini harus disertai integritas dan kompetensi manusia sebagai pelakunya,” papar Sri Sultan HB X pada Seminar Pra Munas KAGAMA di Balai Senat UGM, Sabtu (14/12).
Sri Sultan menambahkan keunggulan SDM tersebut harus disertai dengan integritas dan kompetensi manusia sebagai pelaku. Untuk itu, diperlukan reformasi budaya secara total terhadap cara pandang mencapai kesejahteraan ekonomi bangsa. Pelibatan dunia akademik (kampus), dunia usaha, pemerintah, perbankan serta konsultan pendamping perlu dilakukan. “Anggota KAGAMA memiliki peran signifikan di dalamnya,” ujarnya.
Senada dengan itu Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi sama pentingnya dengan kedaulatan militer. Kesadaran ini harus dibangun jika Indonesia ingin memenangkan kompetisi global. “Kuncinya adalah SDM yang berkualitas disertai pemanfaatan iptek,” kata Pratikno.
Pratikno menjelaskan Indonesia sebagai negara yang akan maju dan besar menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara-negara maju lainnya. Kebangkitan negara di kawasan selatan telah mendapatkan perhatian serius dari negara-negara di kawasan utara. “Kita hidup di era kompetisi dan harus menang. Jangan sampai terjebak mengikuti ‘tangga’ negara maju yang sudah jatuh,” urainya.
Sementara itu, ekonom UGM, Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc dalam paparannya menilai bahwa Indonesia terancam menjadi penonton atau korban dalam kebangkitan Asia. ADB dalam laporannya bulan Agustus 2011 menyebutkan bahwa kawasan Asia (11 negara fast growing converging economies) berpotensi terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan (middle income trap), termasuk Indonesia.
“Indonesia perlu membangun ekonominya lebih berdasarkan pada kekuatan domestik dan kemandirian secara bertahap,” terang Sri Adiningsih.
Di tempat sama dosen Fakultas Hukum UGM, Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc menyinggung tingkat tindak pidana korupsi (tipikor) yang masih cukup mengkhawatirkan. Untuk itu, pemberantasan tipikor membutuhkan strategi ganda, yaitu penegakan hukum pidana korupsi dan pencegahan tipikor. (Humas UGM/Satria AN)