Fakultas Agrokompleks UGM, yaitu Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Kedokteran Hewan mencanangkan Gerakan Kedaulatan Pangan Nusantara (GKPN), Rabu (16/10) di Auditorium Fakultas Pertanian UGM. Workshop serta pencanangan GKPN antara lain dihadiri oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, Dekan Fakultas Pertanian Dr. Jamhari, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Prof. Dr. Lilik Sutiarso, Dekan Fakultas Peternakan Prof. Dr. Ali Agus, Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Satyawan Pudyatmoko serta Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Dr. drh. Djoko Prastowo.
Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari mewakili dekan agrokompleks lainnya menegaskan bahwa munculnya forum kedaulatan pangan ini berawal dari rasa keprihatinan terhadap buruknya kondisi riil sosial ekonomi di Indonesia terutama involusi pertanian yang terus berlangsung.
“Gerakan kedaulatan pangan ini diharapkan bisa membawa kembali pembangunan nasional pada arah yang benar,”kata Jamhari.
Jamhari memberikan gambaran 46 persen penduduk Indonesia adalah petani. Ironisnya, sebagai negara agraris yang tanahnya subur Indonesia tidak mampu berswasembada pangan, tetapi justru mengalami krisis pangan. Sebagian pangan Indonesia juga bergantung kepada impor yang harganya naik tak terkendali.
“Singkong dan garam saja kita impor. Padahal Indonesia merupakan negara agraris bahkan maritim,”urainya.
Saat ini ketergantungan Indonesia atas produk pangan impor, antara lain sebesar 100% untuk impor gandum, 60% untuk kedelai, 70% susu, 54% kebutuhan gula dan sekitar 30% kebutuhan daging sapi dalam rangka mencukupi permintaan dalam negeri.
Menurut Jamhari krisis pangan yang terjadi di Indonesia dewasa ini akibat kesalahan pola kebijakan pangan yang ditetapkan. Pola atau paradigma kebijakan pangan yang diterapkan selama ini berlandaskan pada konsep ketahanan pangan.
“Harusnya bukan lagi ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan. Konsep ketahanan pangan tidak mengatur bagaimana pangan itu diproduksi dan dari mana berasal. Ini jadi titik lemah konsep ketahanan pangan nasional,”tutur Jamhari.
Fokus GKPN ini meliputi; kepemimpinan politik, sinergitas dan komprehensifitas kebijakan, optimalisasi sumberdaya lahan dan air untuk pangan dan rakyat, pemandirian proses produksi dan infrastruktur pendukung pangan nusantara, pembudayaan pola konsumsi pangan nusantara serta penguatan jaringan dan kelembagaan pangan.
Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno pada forum tersebut mendukung adanya GKPN. UGM sebagai universitas kerakyatan harus memberikan kontribusi nyata bagi persoalan krisis pangan ini. Munculnya berbagai krisis bangsa, seperti krisis ekonomi maupun politik berawal dari adanya krisis pangan.
“Ironis jika saat ini mengalami ketergantungan pangan dari asing namun seolah-olah tidak ada persoalan terhadap kondisi pangan kita,”kata Pratikno (Humas UGM/Satria AN)