Pendirian Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) merupakan langkah nyata Indonesia dalam membangun perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini tentu sejalan dengan garis besar politik luar negeri RI yang sudah dijabarkan sejak kemerdekaan hingga pemerintahan saat ini. Terlebih pemegang kekuasaan pemerintahan saat ini berpegang prinsip good international citizenship dan million friends, zero enemies. Dengan prinsip ini tentu semakin mendorong Indonesia lebih aktif dalam politik internasional.
Ketua Jurusan Hubungan InternasionalUGM Drs. Dafri Agussalim, M.A menilai pendirian IPSC dari segi garis kebijakan dan cita-cita negara merupakan batu loncatan baru yang dibuat oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahwa pendirian IPSC tidak hanya murni dari ideologi dan cita-cita bangsa, melainkan juga mendapat dukungan dari negara lain dalam pembentukannya. “Ini memperlihatkan bahwa Indonesia jauh lebih concern pada permasalahan-permasalahan kemanusiaan, perdamaian dan permasalahan-permasalahan lainnya. Tidak lagi mencitrakan Indonesia dimasa lalu sebagai pelanggar HAM berat, kasus Timor Timur, Papua, Acaeh dan sebagainya,” ujarnya, di ruang IIS, Lt II Fisipol UGM, Jum’at (2/3).
Tentang keterlibatan negara lain, Dafri mengakui kehadiran Amerika Serikat dan Australia terlihat jelas perannya dalam mendirikan IPSC. AS memberikan kontribusi senilai $15 juta melalui Global Peace Operation Initiatives guna membantu barak dan fasilitas lain di IPSC. Sementara Australia sendiri membantu dalam hal pembangunan pusat bahasa.
Pendirian IPSC ini membuat posisi Indonesia dimata internasional menjadi baik. Sehingga seandainya mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB maka Indonesia kemungkinan akan memperoleh dukungan. “Saya kira inilah yang dilakukan pemerintah, bahwa yang namanya soft power atau pencitraan itu begitu penting. Karena sudah menunjukkan buktinya, dari negara yang melakukan pelanggar HAM berat dimana-mana, lantas sesudah Soeharto mendirikan Komisi Nasional HAM dan aktif di HAM di Asia Tenggara dalam waktu singkat Indonesia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Komisi HAM PBB, yang dipimpin Makarim Wibisono yang kebetulan HI Fisipol UGM” ungkap Dafri Agussalim seraya menambahkan bila berdirinya IPSC bisa mearik peluang semakin banyak modal asing masuk ke Indonesia.
Seperti diketahui Indonesia Peace and Security Center (IPSC) yang berdiri di Sentul, Bogor, Jawa Barat telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Di IPSC inilah berdiri pusat pelatihan bahasa, penanganan tanggap darurat bencana alam serta pelatihan kontra teroris. IPSC berada di bawah komando perwira tinggi TNI berpangkat Brigadir Jenderal, dan wakilnya berpangkat kolonel. Setiap anggota TNI yang dilatih di sini adalah anggota TNI berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang telah lolos tahap seleksi. “Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB di daerah-daerah konflik. Karenanya tempat ini menjadi penting untuk menyiapkan mereka sebelum bertugas,” kata Dafri, dosen Jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM. (Humas UGM/ Agung)