Wamendikbud: Banyak Museum Yang Tidak Layak

YOGYAKARTA-Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan masih banyak museum di Indonesia yang tidak layak. Dari sekitar 300 museum yang ada hanya sekitar 30% saja yang masuk kategori layak serta pantas. Dengan kondisi tersebut maka revitalisasi museum di Indonesia mendesak dilakukan seperti halnya terhadap pasar tradisional yang terancam keberadaannya dengan mall maupun supermarket.
“Yang layak, pantas dan bukan hanya semacam gudang penyimpan jumlahnya kurang dari 30% dari sekitar 300 museum yang ada saat ini sehingga perlu direvitalisasi,”ujar Wiendu saat berbicara pada Seminar Nasional Mengukuhkan Strategi Kebudayaan Nusantara Untuk Kedaulatan di GSP UGM, Sabtu (17/12).
Wiendu menegaskan revitalisasi museum di Indonesia sangat mungkin dilakukan seperti halnya revitalisasi terhadap pasar tradisional. Ia menjelaskan bahwa untuk merevitalisasi satu pasar tradisional saja setidaknya membutuhkan anggaran sekitar 5 milyar. Selain revitalisasi, kata Wiendu, regulasi dan dikuatkannya jejaring antar pengelola museum juga perlu dilakukan.
“Selain itu kita benahi nanti lewat pendidikan pada wajib kunjung museum,”katanya.
Pada kesempatan itu Wiendu juga mengatakan bahwa kebudayaan di dunia saat ini terus berkembang dan berinteraksi menembus batas wilayah dunia. Hal tersebut tidak bisa dihindari misalnya dengan munculnya jenis dan pusat-pusat kebudayaan asing di Indonesia seperti dari India, Perancis, serta Belanda. Untuk itu sebagai langkah promosi memajukan budaya bangsa perlu ditempatkan rumah-rumah budaya Indonesia khususnya pada tempat-tempat strategis di dunia.
“Kita harus aktif bagaimana membuat seting agenda budaya Indonesia di luar negeri agar tidak kalah dengan asing,”imbuh Wiendu.
Dalam pembangunan kebudayaan Indonesia Wiendu mengingatkan pentingnya faktor sumber daya budaya dan lembaga budaya yang harus ditingkatkan profesionalitasnya. Sumber daya budaya seperti para pekerja budaya yang telah ada saat ini perlu dipetakan profesionalismenya. Apalagi di era perdagangan bebas mobilitas manusia termasuk pekerja budaya antar negara sangat terbuka.
“Bisa dengan mudah di Indonesia ini kita jumpai penyanyi dari Filipina maupun pengrajin dari Thailand. Maka profesionalitas pekerja budaya ini perlu dipetakkan baik yang dioptimalkan di dalam negeri maupun luar negeri,”tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Ir.Airlangga Hartarto, MMT,MBA yang memaparkan mengenai ekonomi kerakyatan mengatakan bahwa fokus ekonomi kerakyatan adalah mensejahterakan rakyat. Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi adalah pendapatan masyarakat. Sesuai data BPS, pendapatan per kapita Indonesia akhir tahun 2011 ini akan mencapai USD 3.500-3.600, lebih tinggi dari tahun 2010 lalu yaitu USD 3.005.
“Meskipun pendapatan per kapita naik tapi sesuai laporan UNDP kualitas hidup manusia Indonesia justru turun,”kata Airlangga.
Maka dalam upaya mencapai tingkat kesejahteraan tersebut pemerintah perlu untuk memfokuskan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui penguatan program-program ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan UKM, Koperasi dan komunitas masyarakat (Humas UGM/Satria AN)