Pemerintah Siapkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

YOGYAKARTA-Mulai tahun 2012 mendatang pemerintah akan menyiapkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di 33 propinsi. Keberadaan pusat pelayanan keluarga sejahtera ini diharapkan bisa menjadi tempat berbagai pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan konseling rumah tangga, perkawinan, remaja, hingga kesehatan reproduksi dan seksual.
“Diharapkan melalui pusat pelayanan ini keluarga di Indonesia akan semakin harmonis dan sejahtera,”urai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief kepada wartawan usai membuka The 6th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCSRHR) di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Kamis (20/10).
Sugiri menjelaskan sebagai uji coba keberadaan pusat pelayanan keluarga sejahtera tersebut memang baru terbatas berada di setiap propinsi. Namun demikian jika dengan uji coba tersebut berhasil maka akan terus dikembangkan hingga ke tingkat kabupaten bahkan kecamatan.
“Kalau berhasil maka akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten bahkan kecamatan,”terangnya.
Dalam kesempatan itu Sugiri mengatakan selain pembangunan pusat pelayanan keluarga, dan klinik, pihaknya juga terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan dengan melakukan berbagai pelatihan. Di tahun 2011 ini, kata Sugiri, lebih dari 35 ribu bidan serta 10 ribu dokter telah mendapatkan pelatihan melalui jaringan nasional kesehatan reproduksi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah serius dan siap melakukan langkah nyata dalam melindungi dan memenuhi hak warga negara seperti membebaskan dari diskriminasi agama dan kepercayaan, etnis, warna kulit, status sosial ekonomi serta identitas maupun orientasi seksual.
“Dengan kerangka kerja ini, institusi pemerintah harus dapat melayani dan mendukung semua warga negara,”ungkap Sugiri.
Sebelumnya, ketua panitia APCSRHR, Prof.Dr. Muhadjir Darwin, MPA, berharap agar melalui konferensi ini akan menghasilkan sebuah deklarasi bersama yang tidak hanya menjadi pemikiran, melainkan juga tindakan nyata bagi seluruh pemangku kebijakan di Asia Pasifik untuk memenuhi dan menghormati hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual masyarakat.
“Upaya itu harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama remaja, perempuan, dan kelompok marjinal yang kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan,”tutur Muhadjir.
Rektor UGM, Prof.Ir.Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D dalam kesempatan itu menyambut gembira dan mendukung pelaksaan konferensi. Menurut Rektor melalui konferensi itu diharapkan dapat dicarikan solusi atas persoalan yang mengemuka, seperti persoalan reproduksi, seksual dan persamaan hak. Ini juga sejalan dengan amanah UGM dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.
“Dunia terus berubah dengan kompleks dan dinamis. Kita berharap agar melalui konferensi ini bisa memberikan kontribusi terhadap tercapainya keadaban, kemanfaatan, dan kebahagian umat manusia,”tegas Sudjarwadi.
Sementara itu pembukaan konferensi utama APCSRHR di GSP UGM berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 1.200 orang dari 53 negara di Asia. Selain dimeriahkan dengan tari kolosal dari kelompok tari Didik Nini Thowok, pada pembukaan konferensi juga ditayangkan video sambutan dari Direktur Eksekutif United Nations for Population Fund (UNFPA) Dr. Babatunde Osotimehin (Humas UGM/Satria AN)