YOGYAKARTA – Kepemilikan saham dan intervensi pemerintah terhadap perbankan berpengaruh buruk terhadap kinerja perbankan nasional. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah pada bank hanya berpengaruh positif pada Net Interest Margin (NIM), sedangkan pada Return on Asstes (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) justru berdampak negatif. Hal itu mengemuka dalam ujian terbuka promosi doktor Drs. Eko Budiwiyono, M.B.A. di Sekolah Pascasarjana UGM, Sabtu (1/10). Bertindak selaku promotor Prof. Dr. Nopirin, MA., ko-promotor Prof. Dr. Mohtar Mas’ud dan Dr. Roberto Akyuwen.
Eko mengatakan intervensi pemerintah di Bank BUMN terjadi dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kegiatan yang sering diintervensi oleh pemerintah ialah perekrutan karyawan, penentuan komisaris dan direksi, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran kredit. “Intervensi menyebabkan manajemen bank tidak berjalan secara optimal karena merusak gaya kepemimpinan dan budaya kerja sehingga kinerja bank dapat mengalami stagnasi dan bahkan menurun,†kata Direktur Utama Bank DKI ini.
Berdasarkan penelitian Eko terhadap 121 bank, faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perbankan adalah sumber daya manusia. Menurutnya, rasio beban personalia terhadap beban operasional sebagai proksi perhatian bank terhadap SDM menunjukkan pengaruh positif terhadap semua ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang memberikan respon paling besar terhadap faktor SDM adalah LDR, kemudian CAR, ROE, NIM, dan ROA. “Temuan ini menunjukkan bahwa industri perbankan dan otoritas moneter perlu memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kompetensi dari SDM yang terlibat dalam industri perbankan,†kata anggota Dewan Audit UGM ini.
Eko menambahkan bank yang go public terbukti secara positif mampu memperbaiki kinerja perbankan dari segi NIM dan LDR. Namun demikian, go public memberikan dampak negatif pada ROA dan tidak berpengaruh pada ROE dan CAR. “Upaya go public yang dilakukan perbankan belum memberikan hasil maksimal dan masih perlu ditingkatkan di masa mendatang untuk memperbaiki ROE dan CAR,†katanya.
Ia menganjurkan pemerintah mengurangi kepemilikan sahamnya di perbankan nasional dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang mampu mengelola bank secara profesional. Selain dikurangi secara bertahap, pengurangan kepemilikan tersebut harus ditempuh dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan mekanisme yang tepat sehingga pelepasan saham dapat memberikan hasil yang maksimal. (Humas UGM/Gusti Grehenson)