Progam Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM menggelar seminar daring pada Sabtu (29/8) siang lalu. Seminar bertema “Pengalaman Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Penangan Covid-19” ini digelar melalui platform Zoom dan disiarkan langsung pada saluran Youtube MDKIK UGM.
Beberapa perwakilan dari pemerintah daerah telah diundang untuk menyampaikan pengalaman serta langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan guna menanggulangi dan menangani penyebaran Covid-19. Mereka adalah Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E (Bupati Kepulauan Talaud), H. Surunudin Dangga, S.T., M.M. (Bupai Konawe Selatan), Reynold Rizal Umbra, M.Epid (Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Mimika), dan Dr. Mohammad Uswanas, M.Si. (Bupati Fakfak).
Masing-masing daerah tersebut mengaku sebenarnya banyak kesamaan dalam hal penanganan dan penanggulangan Covid-19. Hal itu karena memang kebijakan tentang penanganan pandemi ini bersifat sentralisasi atau arahan dari pemerintah pusat dan pemda tinggal menyesuaikan saja.
Akan tetapi, beberapa dari mereka ada yang mengambil inisiatif tersendiri dalam mengambil kebijakan terkait. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Uswanas. Ia menyatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk melakukan kebijakan lockdown terlebih dahulu dibanding dengan kebijakan nasional atau kota-kota besar di Jawa. Hal itu yakni pada tanggal 26 Maret 2020, sementara Jakarta sekitar pertengahan April 2020.
“Kesannya ini memang seperti bertentangan dengan arahan pusat, tetapi kebijakan tersebut sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada pasal 59 ayat 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang pimpinan daerah, entah gubernur atau bupati, untuk melindungi rakyatnya,” terangnya.
Selain itu, beberapa kebijakan lain juga dilakukan oleh Mimika, yakni pemberian bantuan kepada mahasiswanya sedang merantau di luar daerah. Hal ini turut dilakukan oleh Kabupaten Talaud. Sementara daerah-daerah lain, walaupun tidak melaksanakan hal tersebut, tetapi mereka juga tetap memperhatikan bidang pendidikan dengan kebijakan masing-masing.
Dari pemaparan keempat narasumber, dapat dilihat pola penanggulangan dan penangan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing sesuai kebutuhannya. Namun, hal yang menjadi fokus mereka kurang lebih serupa, yakni bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
Menurut Prof. Dr. Muhadjir Darwin, Ketua Prodi MDKIK UGM, memang banyak inisiatif terjadi di berbagai daerah, selain dari pemerintah pusat. Walaupun demikian, ia menyebut hal itu bukan berarti melupakan arahan dari pusat, karena integrasi antar pemerintahan, baik pusat dengan daerah maupun daerah dengan daerah lain menjadi penting untuk bisa mengendalikan laju penyakit ini.
“Semoga dari seminar daring kali ini, daerah-daerah lain dapat belajar dari pemda-pemda yang hadir hari ini. Kita dapat belajar bahwa banyak inovasi serta inisiatif kebijakan bisa dilakukan lebih awal oleh pemerintah daerah, terutama dalam keadaan yang mendesak,” pungkasnya.
Penulis: Hakam