Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM) hadir di semua kehidupan masyarakat, mulai dari reformasi di sektor kepemiluan, kesetaraan gender, lingkungan hidup sampai dengan tata kelola organisasi publik. Sayangnya, jumlah OMS yang pernah mencapai lebih dari 300 ribu pada masa-masa awal reformasi kini jumlahnya menurun drastis, bahkan tak sampai 8000 unit.“Penurunan jumlah ini disebabkan salah satunya karena terus menurunnya dukungan pendanaan dari organisasi donor internasional,” jelas Prof. Dr. Amalinda Savirani, M.A. dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam Bidang Bisnis dan Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Kamis (27/2) di Balai Senat, Gedung Pusat UGM.
Pidatonya yang berjudul “Antara Civic Making Dan Profit Making: Mencari Pembiayaan Alternatif Masyarakat Sipil Indonesia di Era Neoliberal” ini juga menjelaskan bahwa akibat dari Indonesia yang telah “naik kelas” menjadi Middle Income Country membuatnya tidak lagi menjadi prioritas target bantuan internasional. Tak hanya itu, memang ada pun salah satu ciri dari OMS di Indonesia adalah ketergantungannya pada pendanaan dari lembaga donor internasional, yang bahkan tingkat ketergantungannya dapat mencapai 85%. “Akibatnya, OMS dan program-programnya sulit untuk berlanjut dalam jangka waktu yang panjang,” tukasnya.
Lebih lanjut, Amalinda pun menjelaskan bahwa Indonesia yang makin terintegrasi dalam praktik ekonomi neoliberal, mengakibatkan terus berkurangnya peran negara dalam mengurusi isu publik dan menguatnya sektor swasta. “Dalam konteks OMS, neoliberalisme berbentuk peningkatan logika manajerialisme akibat kontrol dari lembaga donor. Banyak pegiat OMS mengeluh dibuat sibuk mengurusi laporan keuangan dan workplan,” pungkasnya
Ia pun menjelaskan bahwa terdapat 4 sumber pembiayaan OMS di Indonesia yakni lembaga donor, iuran anggota, donasi individual tak terikat dan hasil mobilisasi publik yang bersifat insidental, dan juga sumber pembiayaan negara. Ia pun menjelaskan bahwa ada 4 opsi pula yang dapat dilakukan OMS untuk mendapatkan dana beserta risiko dari masing-masing opsi tersebut, selain dari sumber dana dari lembaga donor internasional yang kini tengah menyurut. Opsi-opsi yang Amalinda tawarkan tersebut ialah mencari pembiayaan ke negara, mencari pembiayaan ke masyarakat ekonomi, merancang sumber pembiayaan mandiri melalui unit usaha, dan juga meradikalisasi gerakan yang berbasis kerelawanan.
Melalui pemikiran dari Karl Poyandi tentang praktik ekonomi embedded dengan praktik sosial dan politik, ia pun merenungkan opsi kemandirian dan berkelanjutan OMS sebagai aktor ekonomi. OMS dapat mendirikan unit bisnis, dalam rangka mendorong diversifikasi pendanaan dan keberlanjutan, sembari tetap merawat gerakan sosial, opsi ini disebut dengan usaha sosial atau social enterprises (SE) yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan OMS dengan memperkuat kemampuan keuangannya. Ia pun memberi contoh, bahwa koperasi dapat menjadi salah satu opsi model usaha sosial yang dapat dilakukan oleh OMS. “Sembari mendorong gerakan sosial adalah kata kunci penting agar opsi ini tidak menjebak OMS justru menjadi agen kapitalis dan semata berorientasi pada profit making,” jelasnya.
Menurutnya, di tengah krisis pendanaan yang dihadapi oleh OMS saat ini, sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, mendirikan usaha sosial merupakan upaya untuk mengembalikan semangat koperasi sebagai alat gerakan. Namun, tentunya opsi ini memiliki risiko, karena dianggap kurang radikal, dianggap sebagai antek kapitalis, maupun berkemungkinan untuk tergelincir dari ideologi gerakan sosialnya, oleh karena itu opsi ini memiliki prasyarat dasar yakni profit making adalah instrumen civic making. Selain itu penting pula untuk terus beradaptasi, karena krisis yang saat ini sedang dilanda oleh OMS mungkin akan mengubah lanskap OMS Indonesia dan di dunia ke depan dengan mengalami proses decentering (penurunan derajat sentralisasi), dan pengecilan skala.“Di sini, kematian OMS bukanlah opsi. Karena matinya OMS bisa menandai matinya demokrasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa agenda agenda utama strategis OMS saat ini adalah proses berjejaring membangun jembatan antar OMS, hal ini dimaksudkan agar OMS tak mati. Pencarian pendanaan alternatif OMS pun merupakan bagian dari merawat demokrasi di Indonesia.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed.,Sp.OG(K)., Ph.D., dalam sambutannya menyebutkan bahwa Prof Amalinda merupakan salah satu dari 526 Guru Besar Aktif yang dimiliki UGM, dan merupakan salah satu dari 22 Guru Besar Aktif dari 38 Guru Besar yang pernah dimiliki oleh Fisipol UGM.
Penulis : Leony
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Donnie