Lampion tergantung sepanjang jalanan di Kampung Ketandan. Nuansa merah juga menyelimuti kawasan pecinan tersebut. Berbagai ornamen-ornamen tersebut dipasang untuk menyemarakkan perayaan Imlek yang jatuh pada Sabtu (25/1) ini. Tiap tahunnya selain untuk memeringati Imlek, Kampung Ketandan merias diri juga untuk menjadi pusat acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) yang kini memasuki penyelenggaraan ke-15.
PBTY pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 lalu. Salah seorang tokoh yang turut menjadi penyelenggara kala itu ialah Drs. Arif Akhyat, M.A., dosen Departemen Sejarah UGM. Ia kala itu ditunjuk menjadi Organizing Committee dari acara tersebut.
Arif menyatakan bahwa ide untuk menyelenggarakan PBTY dilatarbelakangi keberadaan komunitas Tionghoa di Yogyakarta yang kala itu masih menutup diri. Walaupun demikian, menurutnya, hal tersebut wajar karena komunitas Tionghoa, tidak hanya di Yogyakarta tapi pada umumnya, memang memiliki trauma tersendiri. “Trauma yang masih jelas terekam dan melekat di memori mereka tentu peristiwa 1998,” ungkapnya.
Arif menambahkan jika menilik sejarah, hubungan antara komunitas dengan Kasultanan Yogyakarta sebenarnya terbilang mesra. Beberapa monumen, seperti Prasasti Tionghoa, Ngejaman, serta Klentheng Gondomanan menjadi salah satu bukti dari hubungan tersebut.
“Pada masa kolonial dahulu, Yogyakarta sempat mengalami krisis. Dalam masa ini, warga Tionghoa lah yang membantu penyediaan barang. Bahkan, Bakpia yang menjadi kuliner khas Jogja sekarang merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa,” paparnya.
Walaupun hal yang paling berpengaruh terhadap posisi komunitas Tionghoa, menurut Arif, ada pada tataran nasiona terutama setelah adanya peristiwa tahun 1965. Banyak di antara mereka yang dikaitkan dengan PKI hanya karena negara asal ras mereka yang terkenal menganut ideologi tersebut.
“Akhirnya kala itu sebagai solusi pemerintah menyarankan agar warga Tionghoa di Indonesia memiliki nama Jawa,” paparnya.
Arif menjelaskan hal tersebut membuat mereka selama pemerintahan orde baru menjauhi praktik politik atau sekadar untuk mendaftar menjadi pegawai negeri. “Seperti menjadi rahasia umum waktu itu, jika orang Tionghoa daftar PNS, kemungkinan besar tidak akan diterima,” ujarnya.
Akhirnya, titik terang bagi warga Tionghoa hadir setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden. Gus Dur yang memang terkenal dengan pandangan multikulturalnya meresmikan Imlek sebagai salah satu hari libur. Hari libur ini saat itu awalnya hanya berlaku bagi warga Tionghoa. Dan pada masa Megawati barulah diresmikan sebagai hari libur nasional. Hal ini, sebut Arif, menjadi titik penting bagi komunitas Tionghoa.
“Selama orde baru, Imlek tidak termasuk dalam hari libur nasional karena hanya dianggap sebagai perayaan budaya. Pada masa itu, karena tidak diakui secara nasional, perayaan Imlek hanya mereka lakukan secara tertutup. Dengan diakuinya Imlek ini berarti diakui pula eksistensi komunitas Tionghoa sebagai bagian dari negeri ini,” terangnya.
Meskipun demikian, Arif menyebut setelah itupun ketakutan-ketakutan masih menyelimuti komunitas Tionghoa. Oleh karena itu, ide akan PBTY untuk menghapus ketakutan itu dan mendorong mereka untuk menjadi komunitas yang inklusif. “Dengan PBTY, kami menerangkan kepada warga Tionghoa di Ketandan waktu itu bahwa mereka tidak perlu lagi merasa takut untuk mengekspresikan budaya mereka,” paparnya.
Terakhir, Arif menerangkan bahwa istilah ‘Tionghoa’ sendiri hadir dari refleksi komunitas mereka setelah melewati rentetan peristiwa tadi. ”Mereka ingin kita panggil ‘Tionghoa’ dibanding Cina karena istilah tersebut menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari negeri ini. Tionghoa ditunjukkan bagi mereka yang Cina peranakan, artinya ikatan mereka dengan Cina daratan sana sudah lama putus, utamanya dalam hal politik. Mereka lebih mengidentifikasi mereka sebagai orang Indonesia. Pada akhirnya pun isitilah ini dilegitimasi oleh Presiden SBY dengan Kepres No. 12 Tahun 2014,” pungkasnya. (Humas UGM/Hakam;foto:okezone.com)