Kondisi perkebunan kakao nasional menghadapi berbagai tantangan dalam satu dekade terakhir. Sejumlah laporan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas areal kakao Indonesia masih relatif besar, namun sebagian kebun mengalami penurunan produktivitas akibat tanaman yang menua serta minimnya program peremajaan. Data Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat tren penurunan produksi kakao nasional sejak 2015, dengan produktivitas rata-rata berkisar pada 500–700 kg per hektar per tahun. Angka ini masih jauh di bawah negara produsen utama seperti Ghana, yang mampu mencapai produktivitas 800–1.000 kg per hektar.
Kondisi tersebut turut disoroti oleh peneliti dan akademisi Fakultas Pertanian UGM, Nur Akbar Arofatullah, S.P., M.Biotech., Ph.D., menilai bahwa persoalan kakao nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar luas lahan. “Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan produktivitas kakao nasional rata-rata hanya sekitar 700 kilogram per hektar per tahun. Ini menggambarkan bahwa kendala terbesar di lapangan adalah produktivitas yang rendah, yang sebagian besar dipicu oleh tekanan hama dan penyakit,” ujarnya saat ditemui, Jumat (2/1).
Ia menjelaskan bahwa hama dan penyakit seperti penggerek buah kakao (PBK) serta penyakit vascular streak dieback (VSD) menjadi faktor utama penurunan hasil. Menurutnya, PBK merusak buah secara langsung, sementara VSD menyebabkan kematian bertahap pada batang dan daun. “Dua masalah ini sangat signifikan menekan produksi,” terangnya.
Saat ini, berbagai pendekatan pengendalian, termasuk penggunaan fungisida hayati dan insektisida hayati, tengah diuji untuk menekan kerusakan tanaman secara lebih berkelanjutan.
Namun demikian, Akbar menegaskan bahwa pengendalian hama dan penyakit tidak akan optimal tanpa didukung oleh penggunaan bibit kakao unggul. Menurutnya, salah satu akar persoalan produktivitas kakao nasional adalah masih luasnya penggunaan bibit asalan yang tidak terstandar, baik dari sisi potensi hasil maupun ketahanannya terhadap penyakit. “Bibit unggul itu pondasi. Kalau sejak awal bahan tanamnya lemah, maka sebaik apapun pemupukan dan pengendalian hama, hasilnya tetap tidak maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa bibit kakao unggul tidak hanya berperan dalam meningkatkan produktivitas, tetapi juga menentukan keseragaman tanaman, umur mulai berbuah, serta stabilitas hasil dalam jangka panjang. Selain itu, varietas unggul yang memiliki toleransi lebih baik terhadap PBK dan VSD dapat menurunkan risiko kegagalan panen sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada pestisida kimia. “Dengan bibit yang tepat, tekanan penyakit bisa ditekan sejak awal, dan biaya produksi petani menjadi lebih efisien,” tambahnya.
Akbar juga menekankan bahwa persoalan bibit berkaitan erat dengan kualitas pascapanen dan mutu biji kakao. Varietas yang berbeda akan menghasilkan karakter biji yang berbeda pula, termasuk dari sisi ukuran biji, kandungan lemak, serta potensi pembentukan cita rasa setelah fermentasi. Karena itu, pemilihan bibit unggul menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing kakao Indonesia di pasar global.
Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di perkebunan rakyat, tetapi juga di perkebunan skala besar ketika manajemen dan peremajaan tanaman tidak berjalan optimal. Banyak kebun tua yang belum diremajakan dengan bibit unggul sehingga produktivitas tetap rendah, meskipun dikelola secara profesional.
Akibat kondisi tersebut, Indonesia kini tertinggal dari negara produsen utama seperti Ghana dan Pantai Gading, yang mampu menjaga mutu dan konsistensi pasokan dalam skala besar. “Banyak industri pengolahan internasional lebih memilih bahan baku dari Afrika karena kualitasnya lebih stabil dan harganya lebih kompetitif,” kata Akbar.
Menurutnya, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kualitas dalam volume besar. “Kalau ekspor satu atau dua ton masih relatif mudah. Lain halnya kalau ratusan ton, sangat sulit menjaga kualitasnya tetap sama dari awal sampai akhir,” ujarnya.
Tantangan lainnya, sebagian besar kakao Indonesia masih dipasarkan dalam kondisi belum difermentasi (unfermented beans). Praktik tersebut menyebabkan mutu biji kakao sangat bervariasi, terutama dari sisi keasaman, cita rasa, dan profil prekursor aroma, yang sering kali tidak sesuai dengan spesifikasi industri pengolahan. Akibatnya, kualitas kakao yang beredar di pasaran kerap tidak konsisten, baik antarwilayah maupun antarpetani, sehingga menyulitkan upaya menjaga mutu yang seragam dalam skala besar dan berkelanjutan.
Di kampus UGM, kata Akbar, tengah menjalankan riset kolaboratif dengan Fuji Oil Jepang, perusahaan global di industri bahan baku kakao dan cokelat. Kolaborasi ini berfokus pada pemanfaatan kakao Indonesia sebagai bahan baku cocoa powder dengan profil mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri, mulai dari pemilihan varietas, budidaya, hingga proses fermentasi.
“Karakter kakao Indonesia umumnya memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi sehingga menghasilkan rasa yang cenderung acidic. Karena itu, kami sedang meneliti varietas serta kondisi fermentasi yang mampu menghasilkan biji kakao dengan tingkat keasaman lebih rendah,” jelasnya.
Riset tersebut dilaksanakan bersama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) serta kelompok tani di Cilacap melalui pengembangan pilot plantation berskala beberapa puluh hektare yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026. Kawasan ini dinilai memiliki potensi kuat untuk pengembangan kakao karena didukung kondisi agroklimat yang sesuai serta kedekatannya dengan fasilitas penelitian dan rantai pasok.
Ke depan, Akbar berharap industri kakao nasional dapat membaik melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari peremajaan kebun dengan bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit yang berkelanjutan, hingga peningkatan kualitas pascapanen. “Stabilitas harga itu kunci agar kita bisa kompetitif di tingkat global. Tapi pondasinya tetap ada di kebun, bibit yang baik, budidaya yang benar, dan kualitas yang dijaga secara konsisten,” tutupnya.
Penulis : Hanifah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Dok. Nur Akbar Arofatullah