Sektor kehutanan kini berada dalam sorotan kuat oleh masyarakat pasca bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat pada akhir November tahun lalu. Belum lagi soal isu kemiskinan, pangan, serta risiko bencana kerap berkelindan dengan masyrakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Oleh sebab itu, pendekatan sosial dipandang semakin krusial dalam tata kelola kehutanan. Pergeseran peran pemerintah dari semata regulator menuju fasilitator menuntut kolaborasi lintas aktor.
“Pendekatan sosial menjadi kunci agar pengelolaan hutan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis,” ujar Dekan Fakultas Kehutanan UGM Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., dalam Lokakarya Sylva Indonesia 2026 yang bertajuk “Reaktualisasi Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim dan Resiliensi Bencana Hidrometeorologi serta Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Senin (12/1).
Ia menambahkan bahwa hutan memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan pangan, energi, serta kecukupan air. Fungsi-fungsi dasar tersebut hanya dapat berjalan optimal ketika pengelolaan hutan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum., menjelaskan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir secara terpadu. Pada kawasan hulu, fokus diarahkan pada peningkatan daya resap air, pengendalian erosi, serta penguatan fungsi lindung. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan penataan ruang dan pengendalian aktivitas lahan. Kesadaran kolektif menjadi prasyarat agar aliran air dapat berjalan sesuai fungsi alaminya. “Pengelolaan DAS harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Dirjen juga memaparkan bahwa rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui kombinasi kegiatan vegetatif dan sipil teknis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pendekatan lanskap diterapkan agar rehabilitasi terintegrasi dengan kondisi ekosistem setempat, termasuk kawasan pesisir dan lahan basah. Pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang berbasis data untuk pemulihan lahan kritis. Dukungan persemaian berskala besar disiapkan agar penanaman dapat melibatkan masyarakat secara luas. “Rehabilitasi lahan memerlukan perencanaan berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks pemberdayaan, Dirjen menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat yang beraktivitas di lahan miring dan kawasan hulu. Penerapan prinsip agroforestri dipandang mampu menyeimbangkan fungsi konservasi dan manfaat ekonomi. Tanaman kayu bernilai ekonomi dapat membantu menahan tanah serta meningkatkan infiltrasi air. Skema ini diharapkan membangun kesadaran konservasi tanpa mengabaikan kebutuhan penghidupan. “Aktivitas ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip konservasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni kelestarian hutan, keberlanjutan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi kunci karena keterbatasan sumber daya pengelola negara. Akses kelola berbasis perhutanan sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk menjaga hutan sambil memperoleh manfaat ekonomi. Pendekatan ini dinilai memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan hutan. “Jika masyarakat merasakan manfaat, mereka akan menjadi garda terdepan perlindungan hutan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Lokakarya Sylva Indonesia 2026 kali ini menghimpun mahasiswa kehutanan dari berbagai perguruan tinggi. Forum yang berlangsung pada 12–15 Januari 2026 dengan UGM sebagai tuan rumah penyelenggara ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis, pertukaran gagasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan sektor kehutanan. Agenda ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat nasional.
Ketua Pelaksana Lokakarya Sylva Indonesia 2026, Fedora Rifqi Rahmadhan, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang kolaboratif rimbawan muda dari seluruh Indonesia. Lokakarya mendorong sinergi, inovasi, serta kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan sumber daya hutan. Diskusi tematik dan pertukaran gagasan diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif. Jejaring antarmahasiswa kehutanan menjadi modal penting menghadapi tantangan sektor kehutanan ke depan. “Lokakarya ini kami rancang sebagai ruang tumbuh gagasan dan kolaborasi rimbawan muda,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia, Wahyu Agung, yang merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, menutup rangkaian sambutan dengan menekankan peran mahasiswa kehutanan sebagai agen perubahan. Ia mengingatkan bahwa tantangan kehutanan semakin kompleks seiring perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, hasil lokakarya diharapkan melampaui ajang pertemuan rutin. Rekomendasi dan gagasan yang lahir diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi tata kelola kehutanan nasional. “Apa yang dirumuskan hari ini akan menentukan wajah kehutanan Indonesia pada dekade mendatang,” pungkasnya.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Donnie