OJK mencatat dalam dua dekade terakhir pengembangan industri jasa keuangan syariah nasional telah mengalami banyak capaian dan kemajuan dari aspek kelembagaan, infrastruktur penunjang, regulasi dan sistem pengawasan, serta awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa industri jasa keuangan Syariah memiliki potensi sebagai penunjang perekonomian nasional dan perlu disokong dengan berbagai terobosan guna mendukung pengembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks ke depan.
“Perlu terus dilakukan terobosan yang dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah lebih cepat, stabil, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat berkontribusi optimal dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, pada pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019, Selasa (15/10) di Auditorium MM UGM.
Hoesen memaparkan, per Juli 2019 total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp1.359 triliun dan telah berkontribusi sebesar 8,71 persen dari total aset industri keuangan nasional. Indonesia saat ini telah memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 UUS dan 165 BPRS. Total aset perbankan syariah per Juli 2019 telah mencapai Rp494,04 triliun atau 5,87 persen dari total aset perbankan Indonesia.
UGM menjadi tuan rumah penyelenggaraan FREKS 2019 yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Keuangan Syariah Melalui Inovasi dan Sinergi Menuju Responsible Finance and Investment (RFI) dalam rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.
Tema tersebut, terang Hoesen, mengandung makna dan harapan agar Industri Keuangan Syariah dapat mengimplementasikan RFI sehingga mampu berdaya saing dan bersinergi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perkembangan industri jasa keuangan yang cepat dan dinamis, telah membuka peluang inovasi bagi industri keuangan syariah untuk lebih fokus pada nilai-nilai yang terkandung pada konsep RFI tersebut. Salah satu contoh adalah dengan menggali potensi khazanah syariat Islam terkait dana sosial wakaf, zakat dan sedekah, dalam rangka memadukan dengan pengembangan produk dan jasa keuangan syariah,” jelasnya.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan berbagai riset dan ide-ide kreatif dari akademisi ataupun masyarakat pelaku industri mengingat area riset keuangan syariah yang belum disentuh masih sangat luas.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang sedianya turut menghadiri pembukaan forum ini, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut bahwa perekonomian dan keuangan syariah masih memerlukan dorongan yang lebih serius.
“Saya meminta semua yang hadir pada acara ini untuk bersama-sama terlibat memajukan riset ekonomi syariah demi tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga akan memastikan bahwa industri ekonomi syariah tumbuh lebih kuat,” kata Sri Mulyani.
Rektor UGM, Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng, IPU., menuturkan bahwa UGM saat ini mengembangkan berbagai prodi berkaitan dengan ekonomi syariah, industri halal, dan termasuk pariwisata halal. Dalam kesempatan ini, dilakukan peluncuran konsentrasi Akuntansi Syariah pada Program Studi Magister Akuntansi UGM.
“Mudah-mudahan dari Indonesi praktik ekonomi dan keuangan Syariah menjadi sangat besar dan akan menginspirasi dunia,” ucapnya. (Humas UGM/Gloria)