Dunia saat ini menghadapi dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global yang menyebab kenaikan muka air laut, perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, serta gangguan terhadap ekosistem pesisir dan kelautan menjadi. hal ini menjadi bukti nyata bahwa proses transformasi lingkungan di kawasan Arktik dan Antarktika tidak dapat dipisahkan dari realitas dampak langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara tropis, termasuk Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kerja sama strategis antara negara di kawasan tropis dengan negara di wilayah kutub.
Hal itu mengemuka dalam dalam Seminar Nasional bertajuk “Indonesia in a Connected Tropical–Polar World” pada Kamis (2/12) di ruang multimedia Gedung Pusat UGM. Seminar yang diselenggarakan oleh UGM bekerja sama dengan Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Penasihat Menteri Luar Negeri RI Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia, H.E. Amb. Kamapradipta Isnomo, Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Amb. Sten Frimodt Nielsen dan Duta Besar Chile untuk Indonesia H.E. Amb. Mario Ignacio Artaza Loyola. Hadir pula diplomat senior Kementerian Luar Negeri RI, Hendra Oktavianus dan Andre Omer Siregar, serta Ratih Damayanti selaku Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN.
Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan perkembangan lingkungan yang yang terjadi di kawasan Arktik dan Atlantik, memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan Indonesia. Menurutnya, transformasi di kawasan polar memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, terutama dalam bentuk kenaikan muka air laut. “Tantangan ini menegaskan bahwa jarak geografis tidak lagi menentukan relevansi strategis suatu kawasan,” tegas Ova.
Menurutnya, Indonesia tidak dapat lagi hanya menempatkan diri sebagai penerima dampak perubahan lingkungan global. Sebaliknya, perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan internasional. “Indonesia tidak bisa hanya menjadi end recipient dari perubahan lingkungan global. Sudah saatnya kita berperan lebih aktif sebagai kontributor terhadap pengembangan pengetahuan ilmiah dan kebijakan berbasis riset di tingkat global,” katanya.
Ova menambahkan, keterlibatan aktif tersebut penting untuk menjaga ketahanan nasional sekaligus memastikan bahwa perspektif negara tropis dan kepulauan mendapatkan representasi yang setara dalam diskursus global mengenai iklim dan kawasan polar. “Partisipasi ini bukan semata untuk safeguarding national resilience, tetapi juga untuk memastikan bahwa perspektif dan pengalaman negara tropis serta kepulauan seperti Indonesia terwakili secara adil dalam percakapan global,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pentingnya pembentukan pusat riset polar sebagai langkah strategis dan institusional yang berjangka panjang. “Pembentukan pusat riset polar harus dipahami sebagai langkah strategis yang mendalam. Ini adalah platform penting untuk memajukan adaptasi perubahan iklim, memperkuat diplomasi sains, dan mendukung kepentingan nasional jangka panjang Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa riset polar bersifat multidisipliner dan memerlukan pendekatan terintegrasi. Sebab, tantangan di kawasan polar tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Kita memerlukan kolaborasi antara ilmu iklim, oseanografi, biodiversitas, sistem energi, hingga analisis geopolitik. “Pendekatan terintegrasi inilah yang akan memastikan hasil riset mampu menginformasikan kebijakan dan berkontribusi pada solusi global,” jelasnya.
Bersama dengan kesepahaman tersebut, H.E. Amb. Kamapradipta Isnomo, menekankan bahwa kawasan kutub memiliki arti strategis yang semakin signifikan, baik dalam konteks stabilitas sistem iklim global maupun dinamika geopolitik internasional. Baginya, perubahan yang terjadi di kawasan Arktik dan Antarktika tidak hanya berdampak pada keseimbangan lingkungan dunia, tetapi juga memengaruhi arsitektur tata kelola global, jalur perdagangan, keamanan energi, hingga konfigurasi kekuatan antarnegara. “Kawasan kutub hari ini bukan lagi wilayah yang jauh dan terpisah dari kepentingan kita. Ia memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas iklim global dan pada saat yang sama menjadi ruang strategis dalam percaturan geopolitik internasional,” ujar Kamapradipta.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki ruang yang terbuka untuk berpartisipasi secara lebih aktif melalui penguatan kerja sama ilmiah, diplomasi berbasis pengetahuan, serta perluasan jejaring riset dengan berbagai mitra internasional. “Melalui kolaborasi riset dan diplomasi sains, Indonesia dapat berkontribusi secara konstruktif dalam tata kelola kawasan kutub. Keterlibatan ini penting agar perspektif negara tropis dan kepulauan turut mewarnai kebijakan global,” tuturnya.
Kamapradipta juga menyoroti peran krusial perguruan tinggi dalam membangun fondasi keilmuan yang kuat dan interdisipliner terkait kajian kawasan kutub. Ia mengapresiasi inisiatif UGM dalam mengembangkan Pusat Studi Polar sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas akademik nasional. “Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun riset interdisipliner yang mampu menjembatani sains dan kebijakan. Inisiatif Pusat Studi Polar UGM merupakan langkah maju dalam menyiapkan generasi ahli Indonesia di bidang ini,” katanya.
Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., selaku Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, menegaskan bahwa kawasan kutub merupakan contoh nyata tata kelola internasional yang dibangun atas dasar sains, hukum internasional, dan kerja sama multilateral. “Kawasan kutub memperlihatkan bagaimana sains, hukum, dan diplomasi dapat bekerja bersama dalam satu kerangka tata kelola global. Ia adalah laboratorium penting bagi praktik multilateralisme modern,” ujar Todung.
Ia menekankan bahwa stabilitas, keberlanjutan, dan pemanfaatan damai kawasan kutub tidak dapat dijaga tanpa keterlibatan aktif baik dari negara polar maupun non-polar. “Menjaga kawasan kutub membutuhkan komitmen bersama yang berlandaskan prinsip keadilan iklim dan keterkaitan erat antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri dalam isu ini,” tegasnya.
Todung juga mengingatkan bahwa masa depan kawasan tropis dan kutub saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. “Diskusi hari ini mengingatkan kita bahwa masa depan kawasan tropis dan kutub merupakan satu kesatuan. Indonesia harus terus menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai kontributor aktif dalam riset global, dialog kebijakan, dan kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan kawasan kutub,” tutupnya.
UGM sebagai institusi akademik yang berkontribusi pada pengembangan penelitian, dalam kesempatan tersebut secara resmi meluncurkan Tropical-Polar Interconnection Research Group. Dalam pendiriannya, kelompok riset ini terdiri atas dosen, ahli, dan peneliti UGM yang memiliki pengalaman ekspedisi di wilayah kutub, rekam jejak penelitian mengenai relasi tropis–polar, serta minat riset pada isu-isu interkoneksi kedua kawasan.
Melalui pembentukannya kelompok riset ini, UGM diharapkan dapat memperkokoh basis pengetahuan nasional mengenai keterkaitan tropis dan kutub, mendorong kolaborasi lintas disiplin, serta menjadi model pengembangan kajian polar di perguruan tinggi Indonesia lainnya. Dengan adanya penyelenggaraan seminar dan peluncuran kelompok riset ini, UGM bersama Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percakapan global mengenai kawasan kutub, sekaligus membangun fondasi ilmiah dan kebijakan yang lebih solid bagi keterlibatan Indonesia dalam tata kelola iklim dan lingkungan global.
Penulis : Zabrina Kumara Putri
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Firsto dan Ika