Kawasan konservasi sejumlah taman nasional menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaannya. Meski sudah banyak biaya yang dikeluarkan, namun dalam pengelolaannya dianggap belum optimal. Bahkan anggaran pengelolaannya pun belum banyak berdampak langsung bagi masyarakat setempat. Saat ini, terdapat 13 Taman Nasional dan 3 Landskap prioritas yang diusulkan untuk menjadi kawasan konservasi mandiri.
“Selama ini, kawasan konservasi di Indonesia memiliki manfaat besar secara global tetapi masyarakat masih belum merasakan manfaatnya,” ujar Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Kehutanan RI, Prof. Satyawan Pudyatmoko, dalam Workshop Nasional “Inovasi Pembiayaan Konservasi: Strategi Pembiayaan Konservasi Berkelanjutan untuk Masa Depan Hutan dan Ekosistem Indonesia” pada Kamis (8/10) di Ruang Auditorium Gd. A Fakultas Kehutanan UGM.
Dirjen Satyawan mengatakan, beberapa Taman Nasional yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sehingga mampu membiayai sendiri yaitu Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. “Ketiganya juga telah beralih menjadi Badan Layanan Usaha (BLU), di mana sudah dikatakan bisa mendapatkan pembiayaan secara mandiri,” ujarnya.
Untuk mendorong pembiayaan pengelolaan sejumlah Taman Nasional, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.8 Tahun 2026 mengenai Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan untuk menjadikan Taman Nasional mandiri berkelanjutan. Satyawan menjelaskan bahwa Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional terbagi dalam dua bentuk yaitu Inovasi Pembiayaan dan Regulasi. “Adanya satgas ini diharapkan 13 Taman Nasional dan 3 Landscape tidak lagi hanya berfokus pada pembiayaan tetapi justru menjadikan satu aset yang bisa tumbuh perekonomian secara mandiri,” tambahnya.
Direktur Utama World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, Aditya Bayunanda menuturkan pendapatan Taman Nasional non-BLU selama ini masuk ke kas negara sebagai PNBP dan tidak langsung dialokasikan kembali untuk konservasi. Oleh karena itu, salah satu misi Satgas adalah mengubah aturan tersebut agar pendapatan konservasi dapat digunakan langsung untuk pembiayaan konservasinya.
“Dengan demikian, setiap Taman Nasional memiliki pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan banyak inovasi dan pemikiran yang diperlukan untuk melakukan proses monitoring yang kredibel dan akuntabel,” jelasnya.
Menurutnya dalam masa tiga tahun, akan dilakukan studi kelayakan minimal enam Taman Nasional untuk memetakan potensi karbon, keanekaragaman hayati, hingga potensi wisata. “Sekarang sudah ada empat Taman Nasional yang sudah diminati untuk dibiayai. Jika kita menampilkan keberhasilan dalam 3 tahun ini maka bisa dilanjutkan untuk kepemerintahan yang mendatang,” tuturnya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E., menjelaskan bahwa BPDLH bertindak sebagai National Climate Country Platform. Pihaknya, mengelola dana dari berbagai sumber dengan instrumen pendanaan pada hibah, dana katalitik, penjaman, dana abadi, pembiayaan campuran, dan fasilitas de-risking.
Saat ini, BPDLH berfokus pada pembiayaan inovatif 13 Taman Nasional dan 3 Landskap, mengelola Indonesian coral reef bond, Green Pearland Economy (GPE) dengan monetasi karbon gambut, platform pendanaan campuran Indonesian Biodiversity Funds (IBioFund). Ia juga mengatakan bahwa kawasan konservasi tersebut dibagi dalam tiga tingkatan berdasarkan kesiapan dan kapasitasnya. “Harapannya ketika kita sampaikan ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah punya sekarang dana abadi keanekaragaman hayati. Kita dorong bersama-sama supaya paradigma yang tadi kita sampaikan kita bisa membentuk paradigma baru bahwa keanekaragaman hayati itu pusat pendapatan bukan pusat pembiayaan,” harap Joko.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPU., menyampaikan kawasan konservasi didorong untuk bisa membiayai sendiri. Ia berharap dengan adanya workshop ini dapat mendapatkan pemahaman mendalam terkait konservasi, arsitektur, dan peluang pembiayaan konservasi yang tidak konvensional. “Kami berharap kawasan taman nasional dan lanskap prioritas ini bisa menelurkan model pembiayaan inovatif, sinergi lintas sektor, mekanisme pembagian keuntungan yang jelas, serta kerangka pengaman sosial yang yang aman bagi masyarakat setempat. menghasilkan rekomendasi berdampak,” harapnya.
Seperti diketahui, dari hasil workshop kali ini merumuskan bahwa sebagian besar sumber dana pengelolaan taman nasional masih berasal dari luar negeri berupa hibah dan investasi. Oleh karena itu, perlu dieksplorasi sumber pendanaan dari dalam negeri melalui mekanisme kompensatori atau komersial, seperti skema kerja sama. Kemudian Program Inovasi Pengelolaan Taman Nasional harus dijalankan dengan komitmen tinggi untuk memitigasi benturan kepentingan. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan atau safeguard yang kuat serta penjaminan manfaat yang sebesar-besarnya untuk konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, safeguard untuk pelaksanaan sektor pariwisata juga harus diperhatikan secara serius.
Penulis: Jesi
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Donnie