Sebagian besar tulisan tentang ‘perempuan dan politik’ berpusat di tingkat nasional. Sejalan dengan semakin pentingnya tingkat lokal dalam konteks desentralisasi politik dan kombinasi desentralisasi administratif dan sektoral, perhatian terhadap isu partisipasi perempuan dalam politik lokal semakin bertambah. Bahkan, banyak aktivis dan pembuat kebijakan berkesimpulan bahwa pemerintah tingkat lokal merupakan daerah strategis untuk memperjuangkan kepentingan gender.
Demikian disampaikan Dewi Haryani, Ph.D. dalam seminar bulanan di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Kamis sore (4/2). Dalam seminar bertajuk "Situasi Anak dan Perempuan di Era Desentralisasi" ini, peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM ini mengatakan ketertarikan dan partisipasi perempuan dalam politik lokal sering mencerminkan kepercayaan bahwa perempuan lebih mudah berpolitik di tingkat lokal. Di era masyarakat madani ini, bentuk baru partisipasi langsung diharapkan mampu membuka kesempatan bagi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. "Pandangan klasik tentang pemerintahan lokal sebagai tempat pelatihan partisipasi politik telah mendukung gagasan pemanfaatan politik lokal sebagai pintu masuk bagi perempuan untuk tingkat nasional," terangnya.
Di era desentralisasi, kata Dewi, pemerintah lokal bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang menjadi perhatian utama perempuan. Layanan publik tersebut meliputi, antara lain, bidang kesehatan, air, pusat penitipan anak, transportasi, dan infrastruktur masyarakat. "Meski begitu, ternyata hasil partisipasi perempuan dalam politik lokal belum jelas karena cerita keberhasilan tersebut diselingi pula berbagai catatan ketidakberhasilan politisi perempuan," jelas Dewi.
Dewi menambahkan sejak tahun 1980 antusiasme perempuan terhadap desentralisasi di lingkaran ahli pembangunan tidak pernah surut meskipun pemahaman tentang apa yang harus dicapai melalui desentralisasi mengalami perubahan. Bahkan, saking besarnya keinginan untuk dapat cepat berpartisipasi dalam proses desentralisasi di banyak negara telah mengedepankan isu gender ini. "Desentralisasi terkadang dipandang sebagai strategi pembangunan," tambahnya. (Humas UGM/ Agung)