Demokrasi bukanlah sistem yang menjamin terciptanya masyarakat yang sempurna. Demokrasi hanyalah sistem yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem lain yang pernah dicoba manusia. Sebagaimana kata-kata Winston Churchill yang terkenal: "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried".
Demikian penegasan Wakil Presiden (Wapres) Prof. Dr. Boediono saat berlangsung Kuliah Umum "Membangun Demokrasi di Indonesia" di Balai Senat UGM, Senin (3/5). Sejumlah tokoh tampak menghadiri acara ini, antara lain, Mendiknas RI, Muhammad Nuh, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., beserta unsur pimpinan universitas lainnya.
Menurut Wapres, dalam ketidaksempurnaannya, terdapat sesuatu yang dapat diandalkan pada demokrasi. "Sesuatu" itu adalah kemampuan adaptifnya dan karena itu, sebagaimana teori Charles Darwin, akan dilihat kemampuan survival-nya, terutama dengan media yang bebas. Selain itu, terutama juga dengan pemilihan umum, tersedianya peralatan dan metode korektif guna memperbaiki apa yang kurang dan cacat dengan cara damai dan teratur. "Yang perlu kita ingat, membangun demokrasi merupakan jalan yang panjang, bahkan sangat panjang, dan jalan itu tidak akan selalu mulus, penuh risiko," tuturnya.
Di hadapan para Dekan, Wakil Dekan, dosen, dan mahasiswa, Wapres mengatakan Indonesia saat ini telah berada dalam tahap awal. Meskipun demikian, semua menyadari bahwa awal yang baik tidak menjamin akhir yang baik pula.
Sejarah di banyak bangsa dapat menjadi contoh hal ini, yang pada mulanya tampak berhasil memulai demokrasi, pada akhirnya kehilangan momentum atau salah arah. "Awal yang baik hanyalah sekadar awal yang baik. Selanjutnya, tergantung bagaimana kita, khususnya para elite politik, membawa perjalanan bangsa," terangnya.
Dari berbagai perjalanan demokrasi yang telah dilalui, Wapres mengatakan gagalnya demokrasi menyebabkan gagal terbentuknya pemerintahan yang efektif, yang dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat banyak. Manfaat itu dapat berupa perbaikan kesejahteraan, rasa keadilan, dan rasa aman, yakni jaminan atas proses menuju keadilan dan kemerdekaan. "Tanpa pemerintahan yang efektif, demokrasi sulit untuk memberikan hasil nyata yang didambakan rakyat. Tanpa hasil nyata, demokrasi akan kehilangan legitimasinya," tambah Wapres. (Humas UGM/ Agung)