Sistem Pengajaran Tentang Australia Belum Maksimal
Sistem Pengajaran Tentang Australia Belum Maksimal
Sistem Pengajaran Tentang Australia Belum Maksimal
Mahasiswa Indonesia yang belajar tentang pemerintahan dan politik luar negeri Australia jumlahnya meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah mahasiswa yang menghadiri kuliah setiap semesternya. Selain itu, data dari Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), terdapat 63 program studi Hubungan Internasional di seluruh Indonesia, yang sebagian besar menawarkan mata kuliah politik dan pemerintahan Australia serta politik luar negeri Australia.
Hal ini mengemuka dalam Convention on Australia Studies 2015, yang diselenggarakan oleh Jurusan HI UGM dan HI UII, di Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (20/5). Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut antara lain; Prof. John F. Murphy dari Universitas Melbourne, Dafri Agussalim, M.A. dari UGM, serta Michael Bachelard jurnalis Australia.
Dafri berpendapat selama ini hubungan Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Namun, dalam pandangan Dafri masih ada ketidaksepahaman antara pemerintah Australia dengan warganya terkait hubungan dengan Indonesia.
“Ada ekspektasi yang berbeda antara pemerintah dengan warganya dalam melihat Indonesia. Kalaupun ada konflik biasanya tidak berlangsung lama,” papar Dafri.
Menurut Dafri salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan ketegangan antara kedua negara adalah saling memahami. Ini bisa dilakukan di dunia pendidikan, hubungan bisnis, budaya dan pariwisata, serta bentuk ragam diplomasi non-konvensional lainnya.
“Bisa dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, seperti mahasiswa, NGO, ormas dan bisnis sehingga mempersempit peluang terjadinya kebuntuan total dalam hubungan dua negara,” katanya.
Senada dengan itu Prof. Murphy melihat sebagai negara bertetangga, Indonesia dan Australia memang sering berbeda pandangan. Ia menilai beberapa kebijakan pemerintah Australia memang tidak sejalan dengan pemikiran warganya.
“Masyarakat tidak merespons dan antiklimaks. Hal itu lebih pada persoalan dalam negeri dan konsumsi politik,” kata Murphy.
Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., LLM., menyambut baik diadakannya kegiatan ini. Sudah saatnya universitas melakukan peran nyata untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara.
“Saya sepakat masyarakat Australia memang lebih dewasa dibandingkan pemerintahnya. Nah, disinilah perguruan tinggi bisa mengambil peran,” tutur Paripurna. (Humas UGM/Satria)