JAKARTA - Target pembelian beras oleh Bulog walaupun sampai medio Mei sudah mencapai 1 juta ton, namun dinilai belum mencapai target beras hasil musim tanam pertama tahun ini. Bahkan harga pembelian beras dan gabah oleh Bulog yg ditetapkan oleh Pemerintah di lapangan dianggap terlalu rendah dibandingkan harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus membenahi instrumen kebijakan perberasan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Demikian salah satu kesimpulan dari diskusi Teras Kita yang digelar PP Kagama bekerjasama dengan Kompas Komunitas dan Jaringan Radio Sonora di resto Solaria Fx Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5). Diskusi menghadirkan Direktur Pelayanan Publik, Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty, Peneliti Senior Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Prof. Dr. Ir. Moch. Maksum, MSc H. Pelaku Bisnis Industri Penggilingan beras Parmin Japar, dan Staf Khusus Mentri Perdagangan Ardiansyah Parman serta dipandu oleh Banu Astono, wartawan harian Kompas.
Maksum tidak sependapat dengan kebijakan harga beras murah karena secara langsung akan merugikan petani dan menempatkan petani terus dalam posisi lemah dalam harga tukar. “Petani mensubsidi orang mampu dengan harga beras rendah,” tuturnya.
Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, pemerintah dapat terus menetapkan dan memperbaiki kebijakan khusus perlindungan bagi petani miskin, tuna kisma, buruh tani melalui kebijakan raskin dan melakukan ekstensifikasi petani melalui perluasan lahan pertamian. “Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menerjemahkan berpihakan kepada petani dengan kebijakan yang benar dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang tepat,” katanya.
Parman Japar selaku pelaku usaha perberasan mengatakan harga pembelian petani (HPP) lebih rendah dari harga pasar, dan waktu pembelian yang telah melewati masa panen raya, menempatkan pemerintah melalui Bulog dalam posisi yang lemah. Pemerintah terlihat terus mendukung posisi petani yang lemah, harus menerima harga beras yang rendah. Sekalipun beras hasil produksi petani sudah terserap pasar dengan harga lebih tinggi dari HPP, “Harga tersebut masih jauh dari harapan kita untuk menggairahkan pertanian,” katanya.
Para pembicara dalam diskusi tersebut bersepakat bahwa salah satu cara meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kedaulatan pangan adalah melalui peningkatan produktivitas. Sayangnya, pemerintah masih terlihat belum padu dalam mengambil tindakan. Kebutuhan penyuluh pertanian, misalnya, membutuhkan sekolah menengah pertanian (SMK), kebutuhan sudah disadari dari beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini realisasinya belum signifikan. Di samping itu, pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan pupuk. (Humas UGM/Gusti Grehenson)