Saat ini daerah perbatasan menjadi isu strategis karena menyangkut kedaulatan teritorial Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena di wilayah perbatasan memungkinkan timbulnya konflik, pergeseran batas wilayah antarnegara, dan persoalan kejahatan lintas negara. Sayangnya, meskipun kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun tetap saja belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Ini bisa terlihat dari kebijakan pembangunan yang tidak memprioritaskan kawasan perbatasan,” kata Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Dr. Heri Santoso di sela-sela persiapan Kongres Pancasila VII di kantor PSP, Senin (25/5).
Menurut Heri persoalan tersebut akan menjadi perhatian utama dalam Kongres Pancasila VII yang akan berlangsung 31 Mei-1 Juni mendatang. Kongres kali ini akan mengangkat tema Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).
“Awalnya kongres akan dilaksanakan di Kalimantan Timur namun akhirnya dipindah ke UGM,” paparnya.
Senada dengan itu Ketua 1 Kongres Pancasila VII, Diasma Sandi Swandaru, M.H., menambahkan kegiatan lain dalam acara tersebut yaitu call for papers yang mengangkat beberapa tema, seperti kedaulatan politik, ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan dan pendidikan. Selain itu juga akan diadakan kursus Pancasila pada 30 Mei. “Kurang lebih sudah terkumpul 84 call for papers yang berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dll,” kata Diasma.
Beberapa narasumber yang dijadwalkan hadir dalam Kongres Pancasila VII tersebut antara lain, Menkopolhukam, Mensesneg, Prof. Syafii Ma’arif, dan narasumbers dari Mahkamah Konstitusi. (Humas UGM/Satria)