YOGYAKARTA – Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhyono diakui pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Pasalnya Yudhoyono mengutamakan pentingnya stabilitas politik dan penegakan hukum berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Meski demikian di bidang penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, subsidi BBM dan hubungan politik luar negeri dianggap belum optimal dan bahkan mengalami stagnasi. Di era pemerintahan Presiden Joko widodo, masyarakat berharap Presiden bisa mengatasi berbagai tantangan berat dalam bidang ekonomi serta segera menyelesaikan kasus pelanggran HAM. Bahkan yang terpenting memberikan dukungan pada lembaga hukum dalam proses penegakan hukum.
Demikian yang mengemuka dalam Diskusi Buku The Yudhoyono Precidency Indonesia:Decade of Stability and Stagnation yang berlangsung di ruang seminar timur Fisipol UGM, Kamis (11/6). Hadir sebagai pembicara, peneliti pemerhati politik indonesia dari La Trobe University, Australia, Dirk Tomsa, Ph.D., Ekonom UGM Dr. Rimawan Pradipto dan pengamat komunikasi politik UGM Dr. Dodi Ambardi.
Dirk Tomsa mengatakan di masa era pemerintahan Presiden SBY, stabilitas ekonomi berjalan dengan baik. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan di atas 5 persen, “Lebih bagus dibanding dengan beberapa negara barat,” katanya.
Namun begitu, dalam penuntasan kasus pelanggran HAM di masa lalu belum dituntaskan. Apa yang disampaikan Dick Tomsa ini juga diamini oleh oleh Sosiolog UGM Najib Azca, S.Sos, MA, Ph.D, yang menjadi pemandu dalam diskui bukuitu. “Di awal pemerintahannya, SBY pernah mengatakan ini (kasus Munir) ujian bagi sejarah, bahkan di akhir periodenya dia membuktikan, kalau dia gagal menyelesaikan kasus munir,” katanya.
Tomsa mengatakan Yudhoyono merupakan presiden RI pertama yang dipilih secara langsung dan dipilih kembali pada periode keduanya. SBY dianggap mampu mengawali pelaksanan pilkada berjalan dengan baik bahkan kelompok militer tidak terlibat dalam politik praktis. “Meski dalam proses pilkada di berbagai daerah masih diwarnai terjadi berbagai tindak kecurangan,” katanya
Ekonom UGM Dr. Rimawan Pradipto, mengatakan perkonomian RI dalam masa 10 tahun kepemimpinan SBY cenderung tumbuh stabil dan cukup tinggi karena didukung stabilitas politik dan stabilitas penegakan hukum berjalan dengan baik. Di masa tersebut, perekonomian RI juga diuntungkan dengan naiknya harga barang mentah terutama batubara dan kelapa sawit.
Untuk bidang penegakan hukum, Rimawan mengatakan dukungan SBY kepada KPK sangat tinggi sehingga KPK berhasil menuntaskan setiap kasus korupsi yang ditanganinya. “Keberhasilan KPK tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah. Apakah Pak Jokowi memiliki keberanian yang sama dalam hal pemberantasan korupsi?karena korupsi di negeri ini sudah melembaga,” katanya.
Sementara Dodi Ambardi, mengatakan Yudhoyono merupakan salah satu tipikal pemimpin yang mengambil keputusan dengan berusaha meminimalisir kontroversi di masyarakat atas setiap hasil keputusannya. “Bisa dikatakan SBY itu ‘beriman’ pada survei. Ia membuat keputusan dengan mempertimbangkan apa yang dipikirkan publik maka dia akan merumuskan,” katanya.
Berdasarkan hasil pengamatan Dodi dari hasil survei yang pernah dilakukan 48 lembaga survei selama 10 tahun pemerintahan SBY menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya mengalami fluktuasi. Publik sendiri, kata Dodi, sebenarya tidak memiliki informasi yang cukup dalam menilai kinerja pemerintah namun mereka tetap puas pada kinerja SBY jelang periode kedua pemerintahannya. “Tingkat kepuasaan publik paling tinggi di tahun 2009, namun menurun terus hingga di akhir periode pemerintahannya,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)