YOGYAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan ada gap antara penyedia data dan pengambil kebijakan. Padahal kebijakan yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Oleh karena itu, Adrinof menegaskan pemerintah akan selalu mendorong dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan di pusat dan daerah akan berdasarkan hasil riset pengetahuan dan data yang sudah teruji. “Kualitas kebijakan berkualitas itu berkaitan erat dengan dukungan penguatan berdasarkan hasil kajian dan riset,” kata Adrinof dalam Dialog “Menjembatani Penelitian dengan Pengambilan Kebijakan” yang berlangsung di Balai Senat UGM, Jumat (12/6).
Adrinof menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 yang kini sudah ditetapkan sepenuhnya sudah menggunakan berbagai hasil kajian dari riset dan kajian ilmu pengetahuan. Meski begitu, dia mengatakan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional hingga tahun 2025 akan segera dievaluasi. “Untuk jangka panjang masih butuh masukan dari lembaga kajian. Bappenas akan banyak butuh mitra dari perguruan tinggi dan lembaga kajian,” katanya.
Adrinof mengakui RPJM dan RPJP merupakan penjabaran dari visi misi dan janji kampanye presiden saat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Meski visi misi tersebut bagian dari politik namun penyiapannya harus tetap ilmiah dan berbasis data. “Tentu Bappenas sebagai institusi punya tugas menyiapkan rancangan teknoratiknya,” katanya.
Dikatakan Adrinof beberapa masukan perencanaan pembangunan yang mendesak untuk disusun yakni berbagai program sektoral, kewilayahan dan program tahunan yang bersifat komprehensif dan holistik. Dia mengharapkan setiap perencanaan harus tetap melibatkan hasil kajian dan riset mendalam agar jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Dia mencontohkan kasus proyek pembangunan jembatan selat sunda dan pelabuhan Cilamaya yang akhirnya dihentikan pemerintah. “Jangan sampai ini terjadi karena muatan ilmu pengetahuannya kurang,” katanya.
Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita KArnawati, M.Sc., Ph.D., mengatakan kegiatan penelitian perguruan tinggi sangat berpotensi untuk mangadvokasi kebijakan pemerintah. Kegiatan tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurutnya bisa untuk mendorong percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. “Tidak cukup melakukan penelitian itu hanya dipublikasikan di jurnal atau hanya sebagai syarat kenaikan pangkat dosen,” tuturnya.
Dwikorita menambahkan Universitas Gadjah Mada saat ini tengah mendorong semua hasil penelitian bisa diterapkan di industri, pemerintah dan masyarakat. Beberapa tema yang menjadi fokus penelitian diantaranya bidang pangan, kesehatan, energi, manufaktur, IT, lingkungan, dan sosial kemanusiaan.” Target kita setiap penelitaian bisa menjawab tantangan dan permasalahan bangsa saat ini,” ungkapnya.
Meski berusaha mendorong hasil riset bisa mendukung kebijakan pemerintah. Namun menurut Dwikorita, para pengambil kebijakan juga aktif menjalin kerja sama dan membuka ruang komunikasi dengan kalangan perguruan tinggi. “Seperti juga kami yang terus berkomunikasi dengan industri dengan beradaptasi dengan budaya kerja industri,” katanya.
Salah satu peneliti penyakit tropis Fakultas Kedokteran Adi Utarini, MPH., M.Sc., Ph.D., mengatakan dirinya sepakat bahwa penelitian yang berkualitas seharusnya tidak hanya untuk kepentingan dimuat di jurnal namun bisa dijadikan rujukan bagi pengambil keputusan di tingkat pemerintah. (Humas UGM/Gusti Grehenson)