![](https://ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/1706151434525002630166766-765x510.jpg)
YOGYAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) sekaligus Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Dekan Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., mengatakan kondisi perunggasan nasional sejak dua tahun terakhir ini mengalami persoalan yang serius akibat persaingan harga jual broiler dan telur dibawah harga pokok produksi sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha peternakan. Tidak hanya terjadi pada peternak rakyat dan peternak mandiri akan tetapi juga pengusaha besar. “Secara nasional kerugian hingga mencapai 7,4 triliun pada 2014 lalu,” kata Ali Agus, Senin (22/6).
Menurut Ali Agus, kerugian besar pada usaha peternakan unggas nasional dan tutupnya usaha peternak rakyat mandiri dapat mengancam ketahanan dan keamanan pangan nasional. Pasalnya, usaha bidang perunggasan nasional sebagai penghasil daging dan telur melibatkan 2,5 juta tenaga kerja dengan omzet national mencapai Rp 135 Triliun. “Peternakan adalah usaha padat karya, 60% pelaku adalah peternak rakyat,” katanya.
Untuk menyelamatkan sektor usaha peternakan unggas nasional, Ali Agus mengatakan perlu dibuat rancang bangun aturan tata niaga unggas yang bersifat lebih adil agar pelaku usaha hulu-hilir dan kecil-besar dapat tumbuh berkembang dan sejahtera bersama. Bahkan jika perlu ada kontrol yang ketat dan sungguh-sungguh dilakukan terhadap persaingan usaha dan produksi DOC, bibit, pasar, budidaya oleh pelaku usaha dalam rangka menjaga keseimbangan supply-demand.
Ali Agus pun mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Komite Perunggasan Nasional yang nantinya bertugas membantu pemerintah dalam hal ketersediaan data, etika moral berusaha dan pengawasan usaha, serta promosi produk industri perunggasan. Selain itu, komite ini dapat membantu pemerintah dalam rangka mengatur dan menjaga keseimbangan supply-demand produk ternak unggas, termasuk pengawasan yang ketat terhadap produksi dalam negeri, penetapan target konsumsi, dan penghitungan ekspor dan impor secara terencana. Di samping juga melakukan pemberdayaan peternak rakyat melalui berbagai dukungan termasuk perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, permodalan dan iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku usaha perunggasan.
Yang tidak kalah penting menurutnya, komite ini juga bertanggungjawab pada pengembangan industri hilir melalui pembinaan dan bantuan penyediaan produk ayam yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) yang selama ini masih perlu dioptimalkan. “Pendampingan dan pemberdayaan peternak terutama peternak rakyat untuk tumbuh berkembang bersama secara sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing produksi unggas dalam negeri,” katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)